Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen bergerak cepat mengambil langkah strategis untuk membangkitkan kembali sektor perikanan rakyat yang terdampak parah akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 17 kecamatan di wilayah tersebut beberapa waktu lalu.
Upaya ini menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat sektor perikanan merupakan urat nadi kehidupan bagi ribuan nelayan dan pembudidaya ikan di Bireuen. Hal tersebut disampaikan pada Kamis (12/2/2026).
Bupati Bireuen, Muklis ST, menegaskan bahwa bencana tersebut telah memberikan dampak serius terhadap ekonomi masyarakat, baik di wilayah pesisir maupun pedalaman. Kerusakan yang terjadi mencakup hancurnya infrastruktur tambak, hilangnya alat tangkap nelayan, hingga matinya komoditas perikanan yang telah siap panen.
“Sektor perikanan adalah tulang punggung ekonomi masyarakat Bireuen. Setelah masa tanggap darurat berakhir, fokus utama kami adalah memastikan aktivitas perikanan warga dapat kembali berjalan. Pemerintah daerah berkomitmen penuh membantu masyarakat agar tidak terpuruk terlalu lama,” ujar Muklis kepada awak media.
Berdasarkan hasil pendataan komprehensif Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bireuen, skala kerusakan tercatat sangat signifikan. Total luas tambak terdampak mencapai 4.943,33 hektare yang tersebar di 12 kecamatan, dengan rincian tingkat kerusakan sebagai berikut:
Rusak berat sekali: 311,99 hektare
Rusak berat: 695,37 hektare
Rusak sedang: 1.321,02 hektare
Rusak ringan: 2.611,45 hektare
Selain lahan budidaya, kerusakan juga terjadi pada berbagai infrastruktur pendukung sektor perikanan, meliputi 19 unit jembatan penghubung, saluran irigasi tambak sepanjang 170,87 kilometer, serta jalan produksi sepanjang 8.376 meter.
Fasilitas perbenihan pun tak luput dari dampak bencana, yakni 1 unit Balai Benih Ikan (BBI), 2 unit hatchery rumah tangga, dan 3 unit pembenihan rakyat yang mengalami kerusakan.
Sementara itu, nelayan tangkap turut menanggung kerugian besar. Tercatat 110 unit kapal atau perahu motor hilang atau rusak berat, 113 unit mengalami rusak ringan, serta 415 unit alat tangkap dilaporkan hilang atau hancur.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bireuen, Ir. Jafar, mengatakan pihaknya telah menyelesaikan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) sebagai dasar pengajuan bantuan ke pemerintah pusat.
“Seluruh data kerusakan telah kami usulkan secara resmi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI melalui Pemerintah Provinsi Aceh. Fokus jangka pendek kami adalah memulihkan fungsi tambak agar para petambak dapat segera melakukan penebaran benur kembali,” jelas Jafar.
Selain pemulihan fisik, Pemkab Bireuen juga mulai merancang penguatan kelembagaan kelompok perikanan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia nelayan dan pembudidaya agar lebih tangguh serta memiliki sistem mitigasi yang lebih baik dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Para nelayan dan petambak menyambut positif langkah cepat pemerintah daerah tersebut. Mereka berharap bantuan sarana produksi seperti benih, pakan, serta perbaikan mesin kapal dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap bantuan tidak berhenti pada pendataan saja, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan. Ini satu-satunya sumber penghidupan kami,” ujar seorang petambak di kawasan pesisir Bireuen.
Dengan koordinasi intensif antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, Pemkab Bireuen optimistis sektor perikanan akan segera pulih dan kembali menjadi motor penggerak ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
