Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen melontarkan kritik keras terhadap inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan sejumlah oknum anggota DPRK Bireuen ke gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), beberapa hari lalu.
Kepala Bagian Hukum dan HAM APDESI Bireuen, Mauliadi, menilai sidak tersebut sah sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif. Namun, ia menyesalkan narasi yang berkembang pasca-sidak yang dinilainya tendensius dan berpotensi menyesatkan publik, seolah-olah BPBD melakukan penimbunan bantuan.
“Sidak itu hak DPRK dan kami tidak mempersoalkan. Tapi jangan dibingkai dengan narasi seakan-akan BPBD menyembunyikan bantuan. Ini yang kami anggap berlebihan dan merugikan banyak pihak,” ujar Mauliadi kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, tudingan tanpa didukung data dan klarifikasi yang utuh telah memicu kegaduhan di tengah masyarakat, bahkan berdampak langsung terhadap kepercayaan para donatur.
Mauliadi mengungkapkan, APDESI menerima laporan adanya donatur yang mulai ragu, bahkan membatalkan niat menyalurkan bantuan akibat beredarnya video dan pemberitaan yang dinilai tidak proporsional.
“Kami menerima informasi ada donatur yang mengurungkan niat menyumbang karena khawatir bantuannya dipolitisasi atau disalahartikan. Ini dampak nyata dari framing yang keliru,” ungkapnya.
Padahal, berdasarkan pemantauan APDESI di lapangan, logistik di gudang BPBD Bireuen terus bergerak dan disalurkan setiap hari sesuai mekanisme dan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Di tengah situasi darurat yang masih dihadapi sebagian wilayah, Mauliadi mengimbau semua pihak, termasuk lembaga legislatif, untuk mengedepankan koordinasi dan komunikasi yang sehat, bukan saling mencurigai di ruang publik.
Ia menegaskan, penyampaian opini tanpa dasar fakta yang kuat justru berpotensi memperlambat penanganan bencana dan merugikan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan.
“Kalau donatur takut menyalurkan bantuan, yang paling dirugikan adalah masyarakat. Bukan DPRK, bukan BPBD, tapi rakyat yang sedang menghadapi musibah,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Mauliadi meminta anggota DPRK Bireuen tetap profesional dan objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia berharap momentum bencana tidak dijadikan ajang pencitraan yang dapat memperkeruh suasana dan mengganggu proses kemanusiaan.
“Kritik boleh, pengawasan wajib. Tapi lakukan dengan data dan cara yang elegan. Jangan sampai niat mengawasi justru berujung merugikan rakyat yang sedang membutuhkan uluran tangan,” pungkasnya.
