Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen resmi menetapkan status masa transisi darurat ke pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor selama 90 hari, terhitung sejak 7 Januari hingga 6 April 2026.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/9 Tahun 2026 dan disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bireuen, Hanafiah, yang juga menjabat sebagai Ex Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Selasa (13/1/2026) malam.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan di Gazebo Pendopo Bupati Bireuen yang dihadiri para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, keuchik, serta awak media.
Dalam kesempatan tersebut, Hanafiah menjelaskan dinamika pelaporan status tanggap darurat ke Pemerintah Provinsi Aceh. Ia mengungkapkan bahwa saat banjir melanda Bireuen pada Rabu (26/11/2025), daerah ini belum masuk dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh pada tahap pertama.
“Saat bencana terjadi, jaringan komunikasi di Bireuen putus total sehingga laporan ke Provinsi tidak dapat dikirim. Bireuen baru masuk dalam penetapan tanggap darurat tahap II setelah jaringan kembali normal,” jelas Hanafiah, Rabu (14/1/2026).
Seiring berakhirnya masa tanggap darurat, pemerintah daerah kini memfokuskan langkah pada fase pemulihan, terutama perbaikan rumah hunian warga terdampak serta pemulihan layanan dasar.
“Dalam masa transisi ini, fokus utama kita adalah pemulihan rumah warga serta memastikan ketersediaan air bersih dan aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan normal,” tambahnya.
Menanggapi isu dugaan penimbunan bantuan di gudang BPBD, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Doli Mardian, memberikan klarifikasi tegas. Ia menegaskan bahwa logistik yang terlihat menumpuk di gudang merupakan bantuan yang baru diterima dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Bantuan dari BNPB masih terus berdatangan hingga malam ini atas permohonan kami sebelum masa tanggap darurat berakhir. Jadi tidak ada penimbunan. Logistik ini justru disiapkan untuk segera disalurkan,” tegas Doli.
Ia menambahkan, stok logistik tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi korban banjir, tetapi juga sebagai cadangan untuk penanganan potensi bencana lain seperti kebakaran maupun banjir susulan.
Dalam kesempatan yang sama, Doli menginstruksikan seluruh camat untuk segera mengambil dan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan yang diajukan oleh keuchik di masing-masing gampong. Saat ini, distribusi bantuan beras tengah dilakukan secara masif.
“Total 660 ton beras bantuan BPBD mulai disalurkan kepada masyarakat korban banjir di 15 kecamatan terdampak. Jumlah yang diterima setiap kecamatan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan data dari desa,” pungkasnya.
BPBD Bireuen memastikan bahwa selama masa transisi darurat ke pemulihan, penyaluran bantuan bagi warga terdampak, termasuk yang masih berada di pengungsian, tetap berjalan lancar dan tanpa prosedur birokrasi yang berbelit, selama sesuai dengan data dan usulan resmi dari pemerintah desa.
