Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen diingatkan agar tidak “menzalimi” warga korban banjir dan tanah longsor yang hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian dan meunasah. Pemkab diminta segera merealisasikan pembangunan Hunian Sementara (Huntara), bukan memaksakan Hunian Tetap (Huntap) yang dinilai memerlukan waktu lama dan belum memiliki kepastian.
Peringatan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, SH, kepada awak media, Jumat (9/1/2026), menyusul banyaknya keluhan dari warga terdampak bencana yang mendesak adanya tempat tinggal layak sebelum memasuki bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri.
Surya menegaskan, meskipun pembangunan Huntap merupakan kebutuhan jangka panjang yang didukung semua pihak, realitas di lapangan menunjukkan bahwa prosesnya kerap terkendala waktu dan administrasi yang berbelit.
“Pemkab Bireuen jangan memprioritaskan Huntap yang prosesnya lama dan belum jelas kapan bisa ditempati. Ramadhan dan Idul Fitri sudah di depan mata. Masyarakat butuh tempat tinggal layak sekarang, bukan janji,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa anggaran penanggulangan bencana bersumber dari APBN, bukan APBK, sehingga pemerintah daerah seharusnya berperan aktif mempercepat administrasi, bukan justru mempersulit dan merugikan warga.
“Jangan ambil kebijakan yang efeknya menzalimi masyarakat. Kalau ada jalan yang bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit?” katanya.
Berdasarkan hasil peninjauan langsung ke lapangan, Surya menyebut mayoritas warga di sejumlah wilayah terdampak, seperti Desa Kapa dan Pante Lhoong (Kecamatan Peusangan), Salah Sirong Jaya dan Alue Limeng (Kecamatan Jeumpa), hingga Bale Panah (Kecamatan Juli), sangat berharap pembangunan Huntara segera direalisasikan.
Bahkan, kata dia, sebagian warga telah menyatakan kesiapan lahan untuk lokasi Huntara agar dapat segera keluar dari tenda-tenda pengungsian.
“Saya turun langsung ke semua lokasi, mulai dari Ulee Jalan di Peusangan Selatan sampai Ujong Blang dan Babah Suak di Kutablang. Semua warga minta Huntara. Kondisi pengungsian sangat memprihatinkan, ada bayi, anak-anak, hingga lansia yang tidur di bawah tenda,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Selain itu, Surya juga menyoroti dugaan adanya tekanan dari Pemkab Bireuen agar warga menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan. Menurutnya, nilai tersebut sangat tidak mencukupi kebutuhan hidup warga terdampak bencana.
“Ada kesan seolah-olah warga menolak Huntara karena menerima DTH Rp600 ribu. Padahal uang segitu hanya cukup untuk beli dua karung beras. Jangan bohongi publik. Keputusan ini diambil sepihak tanpa musyawarah dengan korban bencana,” tegasnya.
Ia pun mempertanyakan alasan Pemkab Bireuen yang dinilai bersikeras membangun Huntap tanpa mempertimbangkan kebutuhan mendesak warga.
“Kita patut bertanya, ada apa di balik pemaksaan Huntap ini? Apakah ada kepentingan proyek atau kepentingan politik tertentu?” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Surya Dharma meminta Bupati Bireuen untuk mengesampingkan ego dan lebih mengedepankan kepedulian terhadap kondisi riil masyarakat di pengungsian.
“Saudara Bupati, kesampingkan dulu egonya. Jangan hanya memberi harapan lewat seremoni peletakan batu pertama Huntap yang belum jelas kapan rampung. Kasihan warga yang masih terlunta-lunta di pengungsian,” pungkasnya.
