Jurnalis: Zubir
ACEH UTARA, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh II, H. Ruslan M. Daud (HRD), bergerak cepat merespons penderitaan masyarakat Aceh Utara pascabencana banjir. Dalam kunjungan kerjanya, Jumat (9/1/2025), HRD menegaskan bahwa pembangunan Hunian Sementara (Huntara) merupakan kebutuhan mendesak dan harus segera direalisasikan sebelum memasuki bulan suci Ramadan.
Penegasan tersebut disampaikan HRD usai meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Kecamatan Muara Batu dan Sawang, bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang.
Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, ratusan Kepala Keluarga (KK) di dua kecamatan tersebut kehilangan tempat tinggal dan hingga kini masih membutuhkan hunian layak. Di Kecamatan Sawang, kebutuhan Huntara tercatat di Desa Paya Rabo Lhok sebanyak 76 KK, Babah Krueng 140 KK, Lagang 24 KK, dan Lhok Kuyun 26 KK.
Sementara di Kecamatan Muara Batu, warga terdampak tersebar di Desa Bungkaih sebanyak 121 KK, Paloh Raya 50 KK, serta sejumlah desa lainnya yang juga mengalami kerusakan parah akibat banjir.
“Negara harus hadir. Huntara adalah solusi paling realistis agar masyarakat memiliki tempat tinggal yang aman dan sehat sambil menunggu hunian permanen. Saya minta Ditjen Prasarana Strategis segera melakukan verifikasi lahan mulai hari ini. Kita ingin prosesnya cepat dan tepat sasaran,” tegas HRD kepada awak media.
Selain persoalan hunian, HRD juga menyoroti tumpukan lumpur yang mengendap di berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, pasar, masjid, hingga stadion. Kondisi tersebut dinilai telah melumpuhkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan ibadah masyarakat.
Menanggapi hal itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memastikan dukungan alat berat dari Kementerian PU akan segera dikerahkan ke lokasi bencana.
“Alat berat dari sejumlah balai di bawah Kementerian PU akan segera dikirimkan. Sekolah dan rumah ibadah harus segera dibersihkan dan difungsikan kembali agar aktivitas masyarakat bisa normal,” ujarnya.
Lebih lanjut, HRD juga menekankan pentingnya pemenuhan akses air bersih serta pembangunan sumur bor di kawasan terdampak. Menurutnya, keberadaan Huntara tidak akan optimal tanpa dukungan sanitasi yang layak.
“Ketersediaan air bersih adalah kunci pemulihan kesehatan masyarakat. Seluruh aspirasi ini akan kami kawal ketat di Komisi V DPR RI agar sinergi pemerintah pusat dan daerah mampu mempercepat pemulihan Aceh Utara secara berkelanjutan,” pungkasnya.
