Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Pemerintah Kabupaten Bireuen mengambil langkah strategis dan berpihak pada aspirasi masyarakat dalam penanganan pascabanjir besar. Alih-alih membangun Hunian Sementara (Huntara), Pemkab Bireuen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memutuskan untuk langsung merealisasikan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak.
Kebijakan tersebut terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Bupati Bireuen dan dihadiri langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Selasa (6/1/2026).
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Doli Mardian, menjelaskan bahwa keputusan membangun Huntap merupakan respons atas aspirasi masyarakat di sejumlah titik terdampak banjir, mulai dari Gampong Kubu hingga Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
“Masyarakat secara tegas meminta hunian permanen. Mereka menilai Huntara tidak memberikan kepastian kepemilikan dan berpotensi membuat warga harus berpindah kembali di kemudian hari,” ujar Doli Mardian kepada Bedahnews.com, Selasa.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, pembangunan rumah contoh Huntap dijadwalkan dimulai pada Rabu (7/1/2026). Gampong Balee Panah ditetapkan sebagai lokasi perdana peletakan batu pertama.
“Besok Bapak Bupati Bireuen bersama perwakilan BNPB Pusat dan pihak vendor akan melakukan peletakan batu pertama. Ini menandai dimulainya pembangunan fisik Huntap secara nyata,” tegas Doli.
Secara keseluruhan, Pemkab Bireuen menargetkan pembangunan sebanyak 3.692 unit Hunian Tetap. Hingga kini, BPBD Bireuen telah mengantongi sekitar 900 surat tanah yang dinyatakan siap bangun. Bagi warga yang belum memiliki lahan, solusi ditempuh melalui musyawarah di tingkat gampong. Warga bahkan diperbolehkan membangun Huntap di luar kecamatan asal, selama status dan administrasi tanahnya jelas.
Selama proses pembangunan berlangsung, Pemkab Bireuen memastikan warga tetap mendapatkan perlindungan. Pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan.
“Hari ini bantuan DTH diserahkan secara simbolis oleh Bapak Bupati. Tahap awal diberikan untuk tiga bulan. Jika pembangunan belum rampung, bantuan akan diperpanjang agar warga dapat menyewa tempat tinggal sementara yang layak,” jelasnya.
Selain hunian, kebutuhan pangan juga menjadi perhatian utama. BPBD Bireuen saat ini tengah menyalurkan 660 ton beras kepada sekitar 16.000 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 17 kecamatan terdampak banjir.
“Setiap KK menerima 40 kilogram beras. Penyaluran dilakukan secara merata dan terdata by name by address, sehingga tidak ada gampong yang terlewat, baik bantuan sandang maupun pangan,” pungkas Doli.
Kehadiran Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Suharyanto di Bireuen diharapkan dapat mempercepat sinkronisasi administrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga status kepemilikan tanah Huntap memiliki legalitas hukum yang kuat dan memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak bencana.
