Jurnalis : Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Jaringan Anak Syuhada (JASA) Kabupaten Bireuen menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bireuen, Senin (22/12/2025). Dalam aksi tersebut, JASA menyampaikan tuntutan keras kepada Pemerintah Pusat terkait penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, khususnya Provinsi Aceh.
Ketua JASA Bireuen, Tgk. Mauliadi, menegaskan bahwa pemerintah pusat dinilai lamban dan tidak menunjukkan keseriusan dalam menetapkan status darurat bencana nasional bagi wilayah terdampak.
Ia bahkan menyatakan, apabila Presiden Prabowo Subianto tidak segera menetapkan status darurat bencana nasional untuk Sumatra dan Aceh, pihaknya akan mendorong keterlibatan komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk turun tangan.
“Jika Presiden tidak menetapkan darurat bencana nasional untuk Sumatra dan Aceh, kami sangat kecewa. Pemerintah pusat telah mengingkari semangat perjanjian damai antara RI dan GAM yang sudah memasuki usia 20 tahun,” tegas Tgk. Mauliadi dalam orasinya di hadapan massa aksi.
Menurutnya, ketidakjelasan penetapan status darurat tersebut bukan semata persoalan administratif, melainkan dinilai sebagai pengabaian serius terhadap hak-hak masyarakat Aceh, sekaligus mencederai semangat Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang ditandatangani pada 2005.
“Penanganan bencana yang lamban dapat merusak fondasi perdamaian. Perdamaian Aceh dibangun atas komitmen untuk melindungi hak-hak sipil rakyat, termasuk hak mendapatkan perlindungan maksimal saat menghadapi bencana alam seperti yang dirasakan masyarakat hari ini,” ujarnya.
Selain mendesak respons cepat dari pemerintah pusat, JASA juga meminta Wali Nanggroe Aceh untuk mengambil langkah diplomatis dengan membawa persoalan dampak banjir dan dugaan pengabaian penanganannya ke tingkat internasional.
“JASA akan menyampaikan laporan ini kepada pihak-pihak internasional agar dunia mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di Aceh. Perhatian dunia sangat penting untuk memastikan perdamaian di Bumi Serambi Mekkah tetap terjaga,” katanya.
Meski menyampaikan tuntutan dengan nada keras, Tgk. Mauliadi menegaskan bahwa JASA tetap berkomitmen menjaga perdamaian Aceh sesuai koridor MoU Helsinki. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa stabilitas daerah sangat bergantung pada kehadiran dan keberpihakan negara terhadap rakyatnya.
“Perdamaian hanya bisa bertahan jika hak-hak masyarakat sipil dihormati dan dilindungi secara konsisten oleh negara,” pungkasnya.
Pantauan Bedahnews.com di lokasi, aksi unjuk rasa berlangsung tertib di bawah pengawalan ketat aparat keamanan. Meski sempat terjadi ketegangan saat massa menyampaikan tuntutan, kegiatan aksi tetap berjalan kondusif hingga berakhir.
