Jurnalis : Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD), bergerak cepat merespons dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada 26 November 2025.
Tak tanggung-tanggung, HRD memboyong langsung rombongan pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ke Kabupaten Bireuen, Kamis (18/12/2025), guna meninjau kerusakan infrastruktur serta mempercepat langkah pemulihan pascabencana.
Kehadiran pejabat kementerian tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung tingkat kerusakan di lapangan sekaligus merumuskan langkah penanganan dan skema pembiayaan dari pemerintah pusat.
Rombongan mengawali peninjauan di Desa Bale Panah, Kecamatan Juli, lokasi abrasi parah Krueng Peusangan yang menyebabkan sejumlah permukiman warga hanyut diterjang arus banjir bandang.
Selanjutnya, HRD bersama tim teknis meninjau Bendungan Irigasi Pante Lhoong serta water intake PDAM Krueng Peusangan yang mengalami kerusakan berat hingga tidak lagi berfungsi normal.
“Persoalan PDAM Krueng Peusangan ini sangat krusial karena menjadi nadi sumber air bersih bagi masyarakat Bireuen. Penanganannya harus dipercepat agar distribusi air tidak terganggu,” tegas HRD di sela-sela peninjauan.
Selain infrastruktur air, HRD juga mengecek ruas jalan nasional Bireuen–Takengon Km 22 yang terdampak longsor, serta meninjau kondisi SMK Negeri 1 Peusangan yang hingga kini masih tertimbun material lumpur sisa banjir.
Menyikapi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana, HRD menekankan pentingnya relokasi permukiman ke zona aman. Ia mendorong adanya terobosan kebijakan dalam penganggaran pengadaan tanah dan pembangunan hunian tetap bagi korban banjir dan longsor.
“Jika kawasan tersebut berbahaya, relokasi harus dilakukan. Kita harus mencari lahan yang aman. Saya berharap ada terobosan agar pemerintah pusat bisa menganggarkan pengadaan tanah sekaligus pembangunan rumah bagi warga yang kehilangan segalanya,” jelasnya.
HRD menambahkan, apabila pemerintah pusat belum dapat menganggarkan pengadaan lahan, maka pemerintah daerah harus menyiapkan tanah untuk mendukung pembangunan hunian tetap bagi korban bencana.
Terkait kerusakan bendungan yang menjadi urat nadi sektor pertanian, HRD memastikan penanganan akan dilakukan menggunakan anggaran APBN melalui skema tanggap darurat dan rehabilitasi. Ia meminta proses perencanaan dan pengerjaan fisik dilakukan secara paralel agar pemulihan berjalan lebih cepat.
“Alhamdulillah, hari ini saya membawa langsung para mitra kementerian ke lapangan. Ada penanganan yang bisa dilakukan melalui skema tanggap darurat, ada pula yang masuk rehabilitasi. Yang terpenting, kehidupan petani dan masyarakat tidak boleh terhambat akibat bencana ini,” pungkas anggota DPR RI dua periode tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Dr Drs Imran, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Kementerian PU A Adi Umar Dani, serta sejumlah kepala balai teknis terkait di wilayah Aceh.
