Jurnalis : Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Bencana banjir besar yang melanda sedikitnya 18 kabupaten/kota di Aceh sejak 26 November 2025 memicu krisis konektivitas antarwilayah. Sejumlah ruas jalan nasional dan provinsi terputus akibat genangan air, longsor, serta kerusakan infrastruktur, sehingga mobilitas warga dan distribusi bantuan logistik mengalami hambatan serius.
Merespons kondisi darurat tersebut, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), mengambil langkah cepat dengan menghubungi langsung Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. HRD secara tegas mendesak agar jalan Tol Banda Aceh–Sigli, khususnya ruas Seulimum–Padang Tiji, segera dibuka untuk masyarakat umum.
HRD menilai, ruas tol tersebut sangat krusial sebagai jalur alternatif utama dalam menunjang pergerakan bantuan kemanusiaan, distribusi logistik, serta lalu lintas kendaraan evakuasi, menyusul lumpuhnya sejumlah ruas jalan utama di berbagai titik.
“Saat ini Tol Seulimum–Padang Tiji memang sudah dibuka secara terbatas untuk kendaraan pembawa bantuan. Namun kami minta kepada Pak Menteri agar tol tersebut juga dibuka untuk masyarakat umum,” ujar HRD.
Menurutnya, meskipun ada pertimbangan teknis dan kelayakan jalur yang harus dipenuhi, kepentingan misi kemanusiaan harus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Pertimbangan teknis tentu penting, tetapi dalam kondisi darurat seperti ini, yang jauh lebih utama adalah misi kemanusiaan,” tegasnya.
Berdasarkan laporan lapangan, Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji–Seulimum) dalam beberapa hari terakhir memang telah digunakan secara terbatas oleh armada bantuan. Namun, pemanfaatan penuh untuk lalu lintas umum masih menunggu penyelesaian proses verifikasi keselamatan dan penilaian teknis oleh instansi terkait.
Desakan agar tol tersebut segera difungsikan secara penuh kian menguat seiring tingginya kebutuhan akses cepat antarwilayah terdampak. Pembukaan jalur tol diyakini mampu mempercepat mobilisasi bantuan, menormalkan distribusi logistik, serta mencegah semakin terisolirnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Dengan situasi yang terus berkembang, masyarakat Aceh sangat menantikan keputusan cepat dari pemerintah pusat agar pemulihan pascabencana bisa segera dipercepat, bukan hanya di Aceh, tetapi juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” pungkas HRD.
Pemerintah pusat pun diharapkan segera mengambil langkah strategis dengan mengoptimalkan fungsi infrastruktur nasional tersebut sebagai bagian dari penanganan terpadu dampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.
