Jurnalis : Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Pemerintah Aceh terus mendorong langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan, salah satunya melalui upaya legalisasi ribuan sumur minyak rakyat. Lebih dari 2.000 sumur minyak rakyat saat ini sedang diusulkan untuk memperoleh izin resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir SIP MPA, saat menyampaikan sambutan pada acara wisuda Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen, Sabtu (22/11/2025).
Dalam paparannya, M Nasir menyoroti kondisi kemiskinan di Aceh yang kini berada pada angka 12,33 persen. Posisi ini menjadikan Aceh sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera dan peringkat ke-10 secara nasional.
“Pada tahun 2004, di penghujung masa konflik, angka kemiskinan Aceh mencapai 29,82 persen. Kini telah turun menjadi 12,33 persen, atau mengalami penurunan sekitar 17 persen,” jelas M Nasir.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh terus berkomitmen menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Presiden RI bahkan telah menetapkan target agar pada tahun 2029 angka kemiskinan Aceh dapat turun signifikan hingga 6,37 persen.
“Target tersebut membutuhkan konsentrasi penuh dan dukungan semua pihak,” tegasnya.
Fokus Pendataan Tambang dan Legalisasi Sumur Minyak
Sekda M Nasir menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh saat ini sedang mengintensifkan pendataan dan penertiban tambang agar seluruh aktivitas pertambangan, termasuk sumur minyak rakyat, tercatat dan dikelola dengan baik. Pendataan ini sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya secara lebih proporsional.
Langkah strategis terbesar saat ini adalah legalisasi sumur minyak rakyat yang selama ini beroperasi secara tradisional.
“Saat ini lebih dari 2.000 sumur minyak rakyat telah kami usulkan kepada Kementerian ESDM untuk memperoleh izin resmi agar dapat dikelola secara legal dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujar M Nasir.
Ia meyakini, legalisasi ini dapat menjadi sumber pendapatan signifikan yang berpotensi mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh.
“Kami berharap dukungan semua pihak untuk bersama membangun Aceh yang lebih maju dan mulia,” tutupnya.
