Jurnalis : Zubir
JAKARTA, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M Daud (HRD), secara tegas meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran dari APBN untuk melanjutkan pembangunan Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen, Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh HRD kepada Menteri PUPR, Dody Hanggodo, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI yang berlangsung di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025) sore.
Selain penyampaian secara lisan, HRD juga menyerahkan dokumen resmi berisi proposal lanjutan penganggaran pembangunan masjid yang menjadi ikon keagamaan dan kebanggaan masyarakat Bireuen itu.
Dalam forum yang turut dihadiri pejabat tinggi kementerian dan anggota dewan tersebut, HRD menekankan bahwa pembangunan Masjid Agung Sulthan Jeumpa bukan sekadar proyek konstruksi, melainkan pembangunan fasilitas publik yang sarat nilai sosial dan budaya.
“Pembangunan masjid ini bukan hanya infrastruktur biasa. Ini adalah simbol identitas dan pusat aktivitas sosial serta keagamaan utama bagi masyarakat Kabupaten Bireuen,” tegas HRD, anggota DPR RI dua periode itu.
Ia menilai dukungan anggaran pemerintah pusat sangat penting agar pembangunan masjid dapat dilanjutkan secara terencana, berkualitas, dan tuntas tepat waktu, mengingat kebutuhan fasilitas publik di Aceh, khususnya Bireuen, masih sangat tinggi.
“Proposal yang kami serahkan ini merupakan bentuk komitmen untuk menghadirkan rumah ibadah yang representatif, modern, dan menjadi kebanggaan warga Bireuen. Kami berharap Kementerian PUPR dapat mengakomodir usulan ini dalam program kerja tahun depan,” ujar HRD.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menerima langsung dokumen tersebut dan memastikan pihaknya akan melakukan verifikasi teknis secara komprehensif terhadap usulan yang diajukan.
Ia menegaskan bahwa Kementerian PUPR akan memberikan perhatian serius pada setiap usulan daerah yang memiliki tingkat urgensi tinggi serta berdampak luas bagi masyarakat.
Rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PUPR tersebut juga membahas evaluasi program pembangunan infrastruktur nasional serta sinkronisasi kebutuhan pembangunan daerah dengan kebijakan prioritas pemerintah pusat.
