Jurnalis : Zubir
BENER MERIAH, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H. Ruslan Daud (HRD), melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pada Jumat (14/11/2025). Langkah ini merupakan respons cepat HRD atas permohonan Ketua dan Anggota DPRK Bener Meriah Fraksi PKB yang meminta dukungan perjuangan dana APBN untuk pembangunan di daerah tersebut.
Dalam kunker tersebut, HRD turut didampingi pejabat Kementerian Pekerjaan Umum, mulai dari Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 1 Banda Aceh, Asyari MT, jajaran Kasatker, hingga perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Ditjen Cipta Karya Kementerian PU.
Setibanya di Bener Meriah, rombongan disambut jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab), di antaranya Wakil Bupati Ir. H. Armia, Sekda Riswandika Putra, S.STP, MAP, Wakil Ketua I DPRK Guntur Alamsyah, Anggota DPRK Fraksi PKB Tgk. Husnul Ilmi, Kepala Bappeda Alfahmi ST., MAP, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Fokus utama kunjungan ini adalah meninjau berbagai program pembangunan strategis, salah satunya proyek jaringan irigasi di Desa Delung Tue, Kecamatan Bukit. Menurut HRD, pembangunan irigasi menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan, sesuai arahan dan program prioritas Pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
“Ini bagian dari program Inpres dan Program PHTC atau Quick Win yang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional,” ungkap HRD.
Politisi PKB itu juga meminta Pemkab Bener Meriah segera mendata kebutuhan mendesak masyarakat, termasuk usulan pembangunan Jalan Inpres dan program prioritas lainnya. Pendataan tersebut diperlukan agar dapat diperjuangkan melalui anggaran APBN yang kini menjadi fokus pemerintah pusat.
Kepala BWS Sumatera 1, Asyari MT, menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pengusulan program infrastruktur. Ia meminta agar usulan jaringan irigasi diinput melalui aplikasi SIPURI (Sistem Informasi Pengusulan Irigasi), sistem resmi pengajuan program dari Dinas PU bidang pengairan.
“Ini menjadi acuan dasar penyaluran dana APBN,” jelas Asyari.
Ia mengingatkan bahwa ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi daerah, seperti penyusunan Dokumen Detail Engineering Design (DED), kesiapan menerima dana hibah, serta kemampuan merawat infrastruktur yang dibangun melalui APBN.
“Semua persyaratan itu harus dipenuhi. Intinya perlu sinergi antara pemerintah daerah dan pusat,” tegasnya.
Ketua DPC PKB Bener Meriah sekaligus Anggota DPRK, Tgk. Husnul Ilmi, menyampaikan terima kasih atas respon cepat HRD yang langsung membawa pejabat Kementerian PU untuk melihat berbagai kebutuhan infrastruktur di lapangan.
“Alhamdulillah, Pak HRD sangat cepat merespon permintaan kami. Kami berharap ke depan beliau juga dapat meninjau lokasi rencana pembangunan Jalan Inpres yang sudah kami usulkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah, Ir. H. Armia, menyatakan komitmen penuh Pemkab untuk mendukung seluruh program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami berterima kasih kepada HRD dan jajaran Kementerian PU yang telah turun langsung ke Bener Meriah. Semoga harapan masyarakat dapat segera diwujudkan,” tutupnya.
