Jurnalis : Zubir
MEDAN, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan Daud (HRD), bersama sejumlah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Sumatera Utara, Rabu–Kamis (12–13/11/2025).
Kunjungan kerja yang juga dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dan Bank Indonesia (BI) itu disambut langsung oleh Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, di Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Menurut HRD, kunjungan tersebut bertujuan menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi dari pemerintah daerah terkait potensi penerimaan serta pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam pertemuan itu, salah satu anggota Banggar DPR RI dari daerah pemilihan Sumut, Hinca Panjaitan, menyoroti persoalan pemerataan Dana Bagi Hasil (DBH) antar-daerah. Ia mengusulkan agar dibentuk Satgas Kolaborasi Sumut Berkah untuk memastikan keadilan dalam pembagian DBH.
“Satgas ini bertugas mengkaji apakah pembagian DBH ke daerah sudah berjalan adil atau belum,” ujar HRD, mengutip pernyataan Hinca.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meminta DPR RI memberi perhatian khusus terhadap skema TKD, terutama bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumut, seperti Kepulauan Nias.
Bobby menjelaskan, lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias—yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli—masih memiliki kemampuan fiskal terbatas dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah.
“Khusus daerah 3T mohon dipertimbangkan kembali. Untuk wilayah Nias, kami sangat berharap tidak ada penyesuaian dana transfer dari pusat,” ujar Bobby.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar pencairan dana transfer ke daerah dilakukan lebih awal, agar pemerintah daerah bisa segera menjalankan program sejak awal tahun anggaran 2026.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa aspirasi Gubernur Sumut akan menjadi perhatian khusus dalam pembahasan anggaran bersama Kementerian Keuangan.
“Daerah 3T memang menjadi concern kami. Masukan Pak Gubernur tentu akan kami tindak lanjuti, dan dalam penyusunan anggaran nanti wilayah 3T akan menjadi prioritas pembangunan,” tegas Wihadi.
Melalui kunjungan kerja tersebut, DPR RI berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan keadilan fiskal bagi seluruh daerah di Indonesia.
