Jurnalis : Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Surya Dharma, SH, menyoroti serius kondisi pemerintahan Kabupaten Bireuen yang masih banyak diisi oleh pejabat Pelaksana Tugas (Plt), termasuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Menurutnya, kekosongan jabatan strategis ini berpotensi besar menghambat pelayanan publik dan memperlambat proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun 2026.
Hal itu disampaikan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut di sela kegiatan Pendidikan Kader Penggerak Bangsa (PKPB) yang digelar di Meuligoe Residen Cot Gapu, Minggu (2/11/2025).
“Saat ini ada beberapa kepala dinas atau Plt yang tidak bisa bekerja maksimal karena takut ditegur oleh Bupati. Akibatnya, pemerintahan seperti jalan di tempat, bahkan pondasinya belum tampak, karena Sekda dan para Kepala SKPK masih berstatus Plt,” ungkap Surya Dharma.
Ia menjelaskan, status Plt Sekda membuat koordinasi antarinstansi menjadi lemah, terutama dalam proses teknis penyusunan dan pembahasan APBK 2026.
Meskipun Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pejabat pada 17 Oktober 2025, Surya Dharma menilai masih banyak Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dibiarkan kosong.
Beberapa jabatan strategis yang disebut masih dijabat oleh Plt antara lain:
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGPKB)
Asisten III Setdakab
Kepala BKPSDM
Direktur RSUD dr. Fauziah
Kepala Dinas Syariat Islam
Kepala BPBD dan Kesbangpol (yang kini berstatus Perangkat Daerah Tipe B).
Surya Dharma menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena dapat mengganggu kinerja birokrasi dan pelayanan masyarakat.
“RSUD dr. Fauziah misalnya, perannya sangat vital dalam pelayanan kesehatan. Tanpa kepala definitif, efektivitasnya akan terganggu karena kewenangan Plt terbatas,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRK itu mendesak Bupati Bireuen segera menunjuk pejabat definitif di posisi-posisi strategis tersebut sebelum pembahasan APBK 2026 dimulai, agar seluruh proses pemerintahan berjalan efektif dan terarah.
Namun, ia juga menekankan agar pengisian jabatan dilakukan secara profesional dan objektif, bukan karena hubungan keluarga, kedekatan pribadi, atau balas jasa politik.
“Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi harus benar-benar dijalankan sesuai prinsip reformasi birokrasi, dengan memperhatikan kompetensi manajerial, teknis, dan kultural,” tegasnya.
Surya Dharma menambahkan, saat ini di Bireuen terkesan minim pejabat berkompeten, hingga beberapa pejabat definitif terpaksa merangkap jabatan Plt di instansi lain.
“Contohnya Camat Gandapura ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Syariat Islam, dan Asisten I merangkap sebagai Plt Kepala Kesbangpol. Ini menunjukkan ketidakteraturan birokrasi yang harus segera dibenahi,” pungkas Surya Dharma.
