Jurnalis : Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud (HRD), menegaskan agar para kepala daerah di Aceh, khususnya Bupati Bireuen, segera mengubah pola kerja dari sekadar kegiatan seremonial menuju langkah nyata menjemput program pembangunan strategis yang bersumber dari APBN dan APBA.
Pernyataan tegas itu disampaikan HRD saat membuka kegiatan Pendidikan Kader Penggerak Bangsa (PKPB) di Meuligoe Residen Cot Gapu, Bireuen, Sabtu (1/11/2025).
Menurut HRD, yang juga mantan Bupati Bireuen periode 2012–2017, keterbatasan fiskal daerah dan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat menuntut kepala daerah untuk lebih kreatif dan agresif dalam memperjuangkan program pembangunan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Agenda sosial seperti pembangunan rumah dhuafa memang baik, tetapi jangan sampai menjadi fokus utama yang bersifat seremonial semata. Kepala daerah harus berpikir lebih luas dan bergerak cepat untuk membawa program pembangunan berskala besar dari pusat maupun provinsi,” tegas HRD.
HRD menyoroti fenomena sejumlah kepala daerah yang masih sibuk menghadiri kegiatan seremonial, seperti peresmian atau penyerahan rumah dhuafa dari dana desa, namun minim upaya konkret menjemput peluang besar dari APBN dan APBA.
Ia menilai, banyak peluang dana pusat untuk pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi yang masih terbuka lebar. Namun, peluang tersebut hanya bisa diraih oleh daerah yang memiliki inisiatif, perencanaan matang, dan komunikasi aktif dengan kementerian terkait.
“Banyak program APBN bisa masuk ke Bireuen jika kepala daerah mau menyiapkan proposal, DED (Detail Engineering Design), dan membangun komunikasi intens dengan pemerintah pusat. Jangan hanya menunggu, tapi harus menjemput,” ujarnya.
Sebagai pembanding, HRD mencontohkan beberapa kabupaten di Aceh yang berhasil memperoleh dukungan besar dari APBN karena kepala daerahnya aktif melakukan lobi dan koordinasi lintas lembaga.
Ia menegaskan, pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak bisa hanya mengandalkan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten), tetapi perlu didukung dengan strategi kolaboratif dan inovatif.
“Keterbatasan fiskal daerah itu nyata, sehingga bupati dan jajarannya wajib mencari alternatif pembiayaan. Bisa melalui dana alokasi khusus, pinjaman daerah, atau kemitraan dengan pihak swasta yang sehat dan transparan,” tambah HRD.
Menutup pernyataannya, HRD kembali mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi hasil, bukan pencitraan.
“Rakyat butuh hasil nyata, bukan sekadar acara potong pita. Kepemimpinan sejati terlihat dari kemampuan membawa manfaat besar bagi masyarakat melalui kerja konkret dan kebijakan progresif,” pungkasnya.
