BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRK Bireuen, Nanda Rizka atau yang akrab disapa Abi Nanda, menanggapi keras pernyataan anggota DPRK Bireuen dari Partai NasDem, Fadli M. Yusuf, yang dinilai menyudutkan Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud (HRD).
Abi Nanda meminta Fadli untuk tidak “asal bunyi” (asbun) dalam menanggapi kritik yang disampaikan HRD terhadap kondisi pembangunan di Kabupaten Bireuen. Menurutnya, pernyataan HRD merupakan masukan konstruktif dan ajakan untuk berbenah bersama, bukan bentuk serangan politik.
“Apa yang disampaikan HRD itu bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap daerah pemilihannya. Beliau ingin Bireuen lebih maju dan kreatif dalam mencari sumber pendanaan, bukan sekadar mengandalkan APBK,” ujar Abi Nanda dalam keterangan persnya, Rabu (22/10/2025).
Sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, lanjut Abi Nanda, HRD memiliki tanggung jawab menyampaikan kondisi objektif daerah kepada pemerintah pusat, termasuk soal keterbatasan fiskal. Kritik tersebut, kata dia, justru mendorong Pemkab Bireuen agar lebih inovatif dalam mengakses program dan dana dari pusat.
“Kritik itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membuka ruang komunikasi dengan kementerian. HRD selalu berupaya membawa program pusat ke Bireuen agar tidak tertinggal dari daerah lain,” tegasnya.
Abi Nanda juga menantang Fadli agar menunjukkan kontribusi nyata dari anggota DPR RI asal Partai NasDem.
“Anda juga punya wakil di DPR RI, sama-sama dari Dapil Aceh 2. Ajak dia bangun Bireuen, jangan hanya jadi corong pemerintah daerah tanpa membawa program pusat. HRD sudah buktikan dengan banyak program nyata,” sindirnya.
Politikus PKB itu menilai kritik HRD sejalan dengan fungsi pengawasan dan representasi rakyat dalam sistem demokrasi. Ia menekankan bahwa kritik tidak boleh dimaknai sebagai serangan pribadi, melainkan sebagai dorongan untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif.
Abi Nanda turut menyinggung soal pentingnya Detail Engineering Design (DED) sebagai prasyarat utama dalam pengajuan program pembangunan. Tanpa DED, menurutnya, usulan proyek berisiko ditolak atau tertunda karena tidak memiliki dasar teknis yang jelas.
“DED itu penting agar perencanaan program lebih efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa HRD selama ini dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat Bireuen di tingkat nasional. Sejumlah program infrastruktur, seperti jalan, irigasi, jembatan, MCK, bantuan rumah, dan beasiswa, telah berhasil dibawa HRD melalui kementerian mitra Komisi V DPR RI.
“Tudingan bahwa HRD menimbulkan kegaduhan itu tidak berdasar. Justru beliau mengingatkan agar kita tidak terlena dengan kondisi fiskal yang terbatas dan mau mencari solusi terbaik bagi rakyat,” pungkas Abi Nanda.
