Jurnalis : Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Kritik anggota DPR RI Komisi V, H. Ruslan M. Daud (HRD), terhadap lambannya penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan di Kabupaten Bireuen, dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional, bukan ancaman terhadap pemerintah daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Bireuen, Khairul Amri, menanggapi sejumlah pihak yang menilai kritik HRD sebagai tindakan tendensius dan pemicu kegaduhan politik.
Menurut Khairul, tudingan seperti itu justru keliru dan berpotensi menyesatkan publik. Ia menegaskan, HRD yang kini duduk di Komisi V DPR RI memiliki mandat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mengakses berbagai program dari kementerian teknis di tingkat pusat.
“Pernyataan HRD soal lambannya penyusunan DED bukan untuk menjatuhkan siapapun, melainkan untuk memperbaiki arah kebijakan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan rakyat. Itu bentuk tanggung jawab moral seorang wakil rakyat,” ujar Khairul Amri, Selasa (22/10/2025).
Khairul menambahkan, HRD selama ini dikenal aktif menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah agar Bireuen mendapat perhatian dalam program infrastruktur strategis nasional. Namun, upaya tersebut dinilai akan sulit berhasil jika kritik konstruktif justru disikapi secara defensif oleh pihak pemerintah daerah.
“Pembangunan bukan sekadar proyek fisik, tapi menyangkut tata kelola yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menutup ruang kritik justru menghambat kemajuan,” tegasnya.
PC IPNU Bireuen juga menilai konsistensi HRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat nasional patut diapresiasi. Kritik yang disampaikan, kata Khairul, merupakan bagian dari komitmen agar Bireuen tidak hanya disebut “strategis” dalam pidato politik, tetapi juga benar-benar memperoleh program nyata dari pemerintah pusat.
“Dalam politik yang sehat, diam adalah kelalaian, sedangkan kritik adalah bentuk kepedulian. Bireuen butuh kerja sama, bukan sensitifitas berlebihan terhadap suara kebenaran,” pungkas Khairul Amri.
