Jurnalis : Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan Daud (HRD), melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan kinerja Komisioner Baitul Mal setempat.
Dalam acara Coffee Morning bersama wartawan di kediamannya, Komplek Meuligoe Residen, Cot Gapu, Bireuen, Minggu (19/10/2025), mantan Bupati Bireuen periode 2012–2017 itu menegaskan bahwa dana zakat adalah milik umat dan tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan.
HRD menyoroti adanya indikasi politisasi dalam penyaluran bantuan yang bersumber dari Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) masyarakat, PNS, dan pengusaha.
“Anggaran yang dikelola Baitul Mal Bireuen berasal dari zakat, infak, dan sedekah masyarakat, bukan dari partai atau kelompok politik tertentu. Dana itu milik umat, bukan milik warna politik,” tegas HRD.
Ia juga menyinggung program pembangunan rumah layak huni yang dinilai sarat muatan politik, termasuk praktik pencat rumah dengan warna tertentu yang dianggap mencerminkan kepentingan pihak tertentu.
“Kalau jadi, rumah itu harus dicat kuning, seolah bantuan dari bupati,” sindirnya.
“Jangan karena ada janji politik saat Pilkada, lalu zakat kaum dhuafa digunakan untuk membangun rumah yang dicat warna partai. Itu menyalahi nilai dan tujuan zakat,” tambah HRD.
Selain menyoroti Baitul Mal, HRD juga menilai arah kebijakan pembangunan Pemkab Bireuen lemah dalam perencanaan. Ia menyebut pemerintah daerah tidak memiliki Detail Engineering Design (DED) yang memadai untuk mengajukan program ke pemerintah pusat.
“Daerah ini tidak membuat DED. Kalau uang daerah tidak cukup, seharusnya dilobi ke pusat supaya ada tambahan anggaran. Ini malah diam saja,” ujarnya.
Menurutnya, Bireuen memiliki banyak potensi, namun tanpa perencanaan matang dan lobi aktif ke pusat, daerah ini akan sulit berkembang.
HRD juga mengingatkan para komisioner Baitul Mal agar tetap menjunjung moralitas dan profesionalisme.
“Anda dipilih oleh DPRK Bireuen, bukan oleh bupati. Di DPRK itu ada banyak warna, jadi jangan hanya dengar satu warna saja,” pesannya.
Ia menegaskan agar program Baitul Mal tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah, melainkan lebih menyentuh delapan golongan (asnaf) penerima zakat yang lebih mendesak, seperti anak yatim, fakir miskin, penderita sakit berat, dan anak putus sekolah.
“Baitul Mal Itu Lembaga Suci, Bukan Panggung Politik”
Menutup pernyataannya, HRD menyerukan agar Baitul Mal dan pemerintah daerah kembali pada tujuan utama, yakni melayani umat, bukan kepentingan politik.
“Baitul Mal itu lembaga suci, bukan panggung politik. Kalau dana umat dipakai demi kepentingan kekuasaan, itu pengkhianatan terhadap rakyat dan agama,” tegas HRD.
