Jurnalis : Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), menegaskan bahwa Kabupaten Bireuen bukan milik pribadi, kelompok, atau golongan tertentu, melainkan milik bersama yang harus dibangun secara kolektif dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab.
“Bireuen ini milik kita semua. Siapa pun yang memiliki niat baik dan peduli berhak untuk berkontribusi dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat,” ujar HRD dalam kegiatan coffee morning bersama wartawan di kediamannya, Komplek Maligoe Residen, Cot Gapu, Bireuen, Minggu (19/10/2025).
HRD menilai, pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud jika dilandasi dengan kejujuran, integritas, dan kolaborasi lintas sektor.
“Pembangunan yang sehat lahir dari niat yang bersih. Jangan biarkan kepentingan pribadi menghambat kemajuan bersama,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, HRD juga mengajak insan pers untuk lebih aktif mengawal isu-isu strategis pembangunan di Bireuen. Ia menyarankan agar wartawan melakukan audiensi langsung dengan Bupati maupun dinas terkait untuk menyampaikan berbagai persoalan pembangunan yang masih tertunda.
Namun demikian, HRD mengingatkan bahwa setiap usulan pembangunan harus dilengkapi dengan Dokumen Engineering Detail (DED) dari pemerintah daerah, karena menjadi syarat utama agar bisa difasilitasi melalui dana APBN.
“Kalau usulan tidak dilengkapi DED, maka sayang sekali tidak bisa direalisasikan karena itu syarat utama,” jelasnya.
HRD juga menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk menyingkirkan ego sektoral dan mengedepankan musyawarah demi terwujudnya pembangunan Bireuen yang adil dan merata.
“Ketika kepentingan rakyat diutamakan, pembangunan akan menemukan jalannya. Mari bersatu, karena masa depan Bireuen adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya menegaskan.
Sebagai bentuk komitmen nyata, HRD menyampaikan bahwa dirinya telah mendorong realisasi berbagai program infrastruktur di Bireuen — mulai dari pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hingga tanggul penahan abrasi — dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah yang bersumber dari APBN.
Ia menutup dengan ajakan kepada seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk menjalankan pembangunan secara transparan dan bebas dari kepentingan politik maupun kelompok.
“Kita bangun Bireuen dengan niat yang tulus, karena hanya dengan itu kesejahteraan masyarakat bisa benar-benar terwujud,” pungkas HRD.
