Jurnalis : Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), H. Ruslan M. Daud, menyoroti lambatnya realisasi berbagai usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bireuen. Mulai dari proyek jalan, jembatan, hingga batu pemecah ombak, banyak di antaranya belum bisa diusulkan ke pemerintah pusat karena terkendala dokumen perencanaan teknis.
Menurut Ruslan, pemerintah pusat tidak dapat mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa adanya Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar pengajuan proyek.
“Usulan itu tidak bisa serta merta diusulkan ke pusat tanpa adanya perencanaan DED atau Detail Engineering Design. DED-lah yang menjadi dasar agar proyek bisa masuk ke APBN,” ujar Ruslan saat bersilaturahmi dengan wartawan di kediamannya, Meuligoe Redident Cot Gapu Bireuen, Minggu (19/10/2025).
Ruslan menegaskan, penyusunan DED merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan dirinya siap membantu memperjuangkan pengusulan dan realisasi anggaran di tingkat pusat.
“Kalau memang Pemkab Bireuen butuh dana APBN, saya siap bantu perjuangkan — asal DED-nya sudah ada. Kewajiban membuat DED itu di pemerintah daerah, tugas saya membantu memperjuangkannya,” tegas Ruslan.
Ia menambahkan, tanpa dokumen perencanaan yang lengkap, berbagai usulan pembangunan hanya akan menjadi wacana tanpa tindak lanjut nyata. Karena itu, Pemkab Bireuen diminta segera mengambil langkah proaktif untuk menyiapkan DED bagi setiap proyek prioritas.
Ruslan juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Bireuen, terutama yang berdampak langsung pada peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin dana pusat bisa masuk lebih banyak ke daerah, tapi syarat utamanya harus dipenuhi dulu. Dengan adanya DED, perjuangan di pusat bisa lebih mudah dan terukur,” tutup Ruslan.
