Jurnalis : Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen, Aceh, dalam rangka masa reses DPR RI, Selasa (7/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut, HRD tak datang sendiri. Ia menggandeng perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta sejumlah pejabat teknis untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur strategis di tanah kelahirannya itu.
Salah satu fokus utama peninjauan adalah Jembatan Rangka Baja Blang Mane di Kecamatan Peusangan Selatan, yang sempat ambruk pada awal 2023. Berkat perjuangan HRD di Senayan, jembatan vital itu akhirnya dibangun kembali melalui dana APBN Tahun 2024 lewat program Instruksi Presiden (Inpres).
Kini, jembatan tersebut telah berfungsi penuh, membuka kembali akses transportasi antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedalaman Bireuen.
“Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melihat langsung berbagai infrastruktur, baik yang sudah selesai maupun yang sedang dalam proses pembangunan di Aceh,” ujar HRD di sela-sela peninjauan lapangan.
Selain Jembatan Blang Mane, HRD juga meninjau beberapa proyek vital lain di Kabupaten Bireuen, di antaranya, destinasi wisata Bukit Cinta Santewan Indah, Kecamatan Kota Juang, peningkatan jalan Simpang Mamplam–Keude Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, proyek pengaman pantai Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, dan kondisi Jembatan di Kecamatan Pandrah.
Menurut HRD, kunjungan lapangan ini penting untuk memastikan bahwa program pembangunan infrastruktur benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap infrastruktur yang dibangun dan direncanakan benar-benar memberi manfaat. Selain itu, kami juga menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan ke depan lebih merata dan berkeadilan,” tegasnya.
Sebagai putra daerah Aceh, HRD menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah terpencil yang masih minim perhatian dari pemerintah pusat.
“Insya Allah, kami akan terus mendorong Kementerian PUPR dan lembaga terkait agar pembangunan di Aceh mendapat prioritas dan berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
