JAKARTA, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), H. Ruslan Daud (HRD), turut serta dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Rapat kerja yang berlangsung di ruang Badan Anggaran (Banggar) Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan Jakarta, pada Selasa (1/7/2025), ini melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang juga menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Rachmat Pambudy.
Dalam kesempatan tersebut, HRD menyatakan dukungannya terhadap alokasi anggaran untuk program-program pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Alhamdulillah hari ini kami berkesempatan mengikuti Raker bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN atau Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia, kita sangat mendukung anggaran untuk berbagai program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat banyak,” ujar HRD.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini menegaskan bahwa Banggar DPR RI sepenuhnya mendukung Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2026. Dukungan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.
Selain pembahasan RAPBN 2026, rapat kerja tersebut juga mengulas laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
HRD mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membuka blokir anggaran senilai Rp 134,9 triliun untuk berbagai kementerian dan lembaga (K/L) hingga Juni 2025.
Pembukaan blokir anggaran ini diharapkan dapat mendorong percepatan realisasi belanja negara dan penyelarasan dengan prioritas nasional yang baru.
Program-program tersebut mencakup bidang infrastruktur dan berbagai program pembangunan nasional lainnya, seperti pemberian makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional di daerah serta desa.
“Dengan dibukanya blokir anggaran itu, kita harapkan dapat mendorong percepatan realisasi belanja negara dan menyesuaikan dengan prioritas nasional yang baru.
Baik di bidang infrastruktur maupun berbagai program pembangunan nasional lainnya,” tambah HRD. Ia juga berharap program-program tersebut dapat terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat di seluruh Indonesia.
Laporan : Zubir
