BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Para perangkat desa di Kabupaten Bireuen yang telah lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dihadapkan pada pilihan, melepas jabatan di desa atau mengundurkan diri sebagai PPPK.
Aturan tegas ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bireuen, Zaldi, AP, S.Sos.
Menurut Zaldi, perangkapan jabatan tidak diperbolehkan dan hal ini telah diatur dengan jelas dalam berbagai regulasi perundang-undangan. “Aturan sudah sangat jelas, tidak boleh merangkap jabatan.
Maka, perangkat desa yang sudah lulus PPPK harus memilih, apakah ingin tetap sebagai perangkat desa atau menjalani tugas sebagai PPPK,” tegas Zaldi saat ditemui oleh wartawan di ruangannya, Selasa (1/7/2025) sore.
Hingga saat ini, laporan pengunduran diri perangkat gampong yang telah menjadi PPPK baru diterima dari lima kecamatan, yakni Makmur, Jangka, Kota Juang, Jeunieb, Simpang Mamplam, dan Gandapura. Di luar kecamatan tersebut, BKPSDM Bireuen belum menerima laporan serupa.
“Jadi selain itu, belum masuk laporannya kepada kami. Mereka harus memilih salah satunya, apakah PPPK atau perangkat, itu memang aturan dari BKN dan pada saat penerimaan SK itu dalam posisi sudah mundur,” imbuh Zaldi.
Ia menambahkan, larangan merangkap jabatan bagi PPPK juga tercantum dalam surat perjanjian kerja mereka. Selain itu, kinerja PPPK akan dievaluasi setiap tahunnya. Jika tidak memenuhi target yang ditetapkan, kontrak kerja mereka bisa saja tidak diperpanjang.
“Perpanjangan kontrak PPPK itu per lima tahun sekali. Makanya mereka tidak diperbolehkan merangkap jabatan. Karena itulah harus memilih salah satu, tidak diperbolehkan merangkap keduanya, baik PPPK maupun perangkat,” pungkas Zaldi, menekankan pentingnya perangkat desa yang lolos PPPK untuk segera mengambil keputusan.
Laporan : Zubir
