Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. (Foto: Dok/Bedahnews.com).
BANDA ACEH, BEDAHNEWS.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, secara resmi menetapkan empat pulau yang menjadi polemik batas antara Propinsi Aceh dengan Propinsi Sumatra Utara yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek adalah bagian dari wilayah Administratif Propinsi Aceh.
Keputusan ini diumumkan usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana presiden melalui daring pada Selasa (17/6/2025).
Dengan demikian keputusan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo ini otomatis membatalkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 yang menetapkan keempat pulau masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Akhirnya keempat pulau ini masuk wilayah Administratif Propinsi Aceh. (Foto: Dok/Bedahnews.com).
Langkah yang diambil Presiden disambut haru dan rasa syukur dari masyarakat Aceh.
Para ahli waris yang memiliki hubungan historis dengan pulau-pulau tersebut yaitu Teuku Rusli Hasan, ahli waris Teuku Raja Udah, tokoh adat yang diyakini memiliki ikatan historis dengan keempat pulau itu menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo.
“Keputusan ini sebagai bentuk kepemimpinan tegas dan keberpihakan kepada aspirasi masyarakat” katanya. Kami dari pihak ahli waris sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pengembalian empat pulau ini ke Aceh merupakan langkah berani yang memperlihatkan semangat kenegarawanan dan respons terhadap kegelisahan masyarakat,” kata Teuku Rusli Hasan.
Kebijakan yang diambil langsung Presiden dalam penyelesaian konflik menunjukkan keseriusan pemerintah pusat menjaga keutuhan wilayah dan harmonisnya kehidupan antar-daerah.
Rusli juga menyqmpaikan,masalah batas wilayah sangat sensitif dan bisa menimbulkan instabilitas sosial jika tidak ditangani serius. Presiden hadir.
“Kehadiran presiden di tengah kegelisahan masyarakat dan mengambil alih penanganan dari kementerian teknis, adalah bentuk nyata kepemimpinan nasional yang arif dan responsif,” tegasnya.
