ABDYA, BEDAHNEWS.com – Harapan warga Gampong Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya, terhadap akses air bersih yang layak, kembali menguap. Tiga tahun sejak meteran air dipasang di rumah-rumah mereka, setetes pun air belum pernah mengalir dari pipa milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Abdya.
“Sudah hampir tiga tahun meteran itu terpasang. Tapi sampai hari ini, jangankan air, petugas pun tak pernah datang mengecek,” kata Aziziah, warga Pulau Kayu, kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).
Program ini, menurut warga, awalnya disosialisasikan sebagai bagian dari peningkatan layanan dasar di desa pesisir. Instalasi jaringan air bersih rampung dalam waktu singkat, lalu dilanjutkan dengan pemasangan meteran air. Namun, tidak ada tindak lanjut berarti setelahnya.
“Setiap kali kami tanya ke desa atau PDAM, jawabannya selalu ‘sedang dalam proses’. Tapi proses yang mana? Sudah terlalu lama,” ujar Wahyu, tokoh pemuda setempat.
Air bersih adalah kebutuhan mendesak di Pulau Kayu. Letaknya yang berada di pesisir membuat air tanah terasa asin. Warga terpaksa mengandalkan sumur tradisional atau membeli air galon yang menggerus pendapatan mereka.
Kini, keberadaan meteran-meteran itu justru dianggap simbol kegagalan. “Kami hanya ingin hak dasar kami, yaitu air bersih. Kalau memang tidak sanggup, katakan saja. Jangan beri harapan palsu,” kata Fauziah, warga lainnya.
Tak hanya menyoroti minimnya pelayanan, warga mulai mempertanyakan penggunaan anggaran proyek. Mereka mendesak pemerintah kabupaten dan Perumdam Tirta Abdya untuk memberikan penjelasan terbuka.
“Kami minta langkah konkret. Kalau ada kendala teknis, paparkan. Kalau soal anggaran, sampaikan. Jangan biarkan warga hidup dalam ketidakpastian,” ucap Yusrizal.
Kepala Perumdam Tirta Abdya, Rosi Padedi, saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa jaringan air di wilayah itu sempat terdampak pembangunan pipa induk baru pada 2023 lalu. Ia mengatakan, pihaknya akan segera turun tangan jika memang ada peminatan dari warga.
“Insya Allah dalam minggu depan kami siap turun ke lokasi untuk menginventarisasi jaringan lama dan mengkaji kelayakannya,” kata Rosi.
Ia menambahkan, proses aktivasi akan dilakukan secara bertahap. Warga yang ingin menjadi pelanggan diminta menyiapkan dokumen administrasi agar proses penjaringan dan koneksi ke jaringan induk bisa segera dilakukan.
Pulau Kayu hanyalah satu dari banyak desa di Aceh Barat Daya yang mengalami persoalan serupa. Ketika pelayanan dasar seperti air bersih masih menjadi barang langka, kegagalan pemerintah dalam meresponsnya adalah alarm keras bagi pemangku kebijakan. Karena hak atas air bersih, bukanlah hadiah, melainkan kebutuhan mendasar yang tak bisa ditunda.
Laporan :Fitria Maisir
