ABDYA, BEDAHNEWS.com – Puluhan warga Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya (Abdya), menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut Keuchik Salman Amd Pel dan Sekretaris Desa (Sekdes) Fajri untuk mundur dari jabatannya, dengan melayangkan mosi tidak percaya yang disertai sederet tudingan pelanggaran serta gaya kepemimpinan yang dinilai otoriter.
Aksi dimulai dari Kantor Camat Susoh. Di lokasi itu, massa diterima langsung oleh Camat T. Nasrul bersama unsur Muspika. Sambil membawa spanduk dan karton bertuliskan berbagai tuntutan, massa kemudian melanjutkan aksi ke Gedung DPRK Abdya.
Di gedung legislatif tersebut, mereka disambut oleh Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi, Wakil Ketua I DPRK Tgk Mustiari (Mus Seudong), sejumlah anggota dewan, serta dua asisten Setdakab, yakni Mussawir dan Rizal S.Mn. Perwakilan warga diajak masuk ke ruang rapat untuk menyampaikan keluhan secara langsung.
“Kami sudah menerima dan mencatat seluruh aspirasi warga. Nantinya, akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Kami juga berharap situasi di desa tetap kondusif,” ujar Roni. Senin (21/4/2025).
Koordinator aksi, Saiful, menyebutkan sejumlah alasan di balik desakan mundur terhadap Keuchik dan Sekdes. Di antaranya dugaan pelanggaran yang merugikan masyarakat, tindakan arogan dalam memimpin, hingga pemberhentian anggota Tagana desa secara sepihak.
Tak hanya itu, mereka juga menyoroti dugaan ketertutupan dalam pengelolaan dana desa, dominasi keluarga dalam struktur pemerintahan, minimnya peran Tuha Peut dan Tuha Lapan, serta ketidakhadiran dalam rapat pertanggungjawaban anggaran. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga dituding kental nuansa nepotisme.
“Ini bukan sekadar protes, ini suara rakyat. Kami menuntut Keuchik dan Sekdes segera dicopot dari jabatannya,” tegas Saiful, yang disambut pekikan semangat dari massa.
Di sisi lain, Keuchik Salman yang hadir bersama Sekdes Fajri mengatakan belum mengetahui secara rinci poin-poin tuntutan warga. Namun ia membantah tuduhan tidak transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Setiap kegiatan selalu kami musyawarahkan dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk Tuha Peut dan Tuha Lapan. Laporan pertanggungjawaban juga sudah kami lakukan,” katanya singkat.
Ia menganggap demonstrasi tersebut sebagai wujud demokrasi yang sah. Namun ia menegaskan, seluruh program dan anggaran desa telah melalui proses audit inspektorat dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
Laporan : Fitria Maisir
