ABDYA, BEDAHNEWS.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya9, Tgk Mustiari, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Kuala Batee, Senin (24/2/2025), mengusung tema “Penguatan Infrastruktur Ekonomi Berbasis Nilai dan Reformasi Tata Kelola Menuju Aceh Barat Daya yang Maju Sejahtera”.
Dalam forum tersebut, Tgk Mustiari yang akrab disapa Mus Seudong menekankan pentingnya pemerataan tenaga medis, terutama di wilayah terpencil. Politisi Partai Aceh itu mengingatkan agar setiap Puskesmas Pembantu (Pustu) di daerah pelosok memiliki tenaga medis yang memadai demi pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
“Kami berharap agar tenaga kesehatan, terutama bidan desa, benar-benar ditempatkan di setiap Pustu yang ada di pelosok. Ini kebutuhan dasar bagi masyarakat dan harus menjadi perhatian utama Dinas terkait dan pemerintah daerah,” ujar Mus Seudong.
Ia juga menyoroti rendahnya tingkat realisasi program yang telah dibahas dalam Musrenbang sebelumnya. Menurutnya, masih banyak usulan yang belum terealisasi secara maksimal, sehingga Musrenbang tidak boleh sekadar menjadi agenda tahunan tanpa tindak lanjut yang nyata.
“Musrenbang ini jangan hanya seremoni. Setiap pembahasan harus benar-benar ditindaklanjuti. Kita tidak ingin aspirasi masyarakat hanya dicatat tanpa ada eksekusi nyata di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mus Seudong menyatakan komitmennya untuk mengawal setiap hasil Musrenbang hingga ke tahap pembahasan di DPRK Abdya. Ia memastikan bahwa setiap usulan yang telah disampaikan masyarakat akan diperjuangkan agar dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah.
“Saya siap mengawal setiap hasil Musrenbang ini saat pembahasan di DPRK nanti. Akan saya usahakan semaksimal mungkin agar program-program yang kita ajukan dapat terealisasi. Mohon doa dan dukungannya,” pungkasnya.
Musrenbang tingkat kecamatan ini menjadi forum strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan di lapangan. Dengan evaluasi dan pengawasan yang ketat dari pihak legislatif, diharapkan program-program pembangunan dapat terlaksana secara efektif demi kesejahteraan masyarakat Aceh Barat Daya.
Laporan : Fitria Maisir
