Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) Alissa Wahid. (Foto: Ted/BDN).
JAKARTA, BEDAHNEWS.com – Rencana Pemerintah untuk menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen berpotensi menyebabkan inflasi dan menimbulkan gejolak sosial. Demikian ungkap Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) Alissa Wahid, dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (28/12/2024).
Alissa mengatakan rencana pemerintah ini juga akan semakin menyulitkan masyarakat menengah kebawah yang belakangan ini sudah melemah daya belinya.
“Rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen mulai awal Januari 2025 kami nilai akan semakin menyulitkan masyarakat menengah kebawah yang belakangan ini sudah melemah daya belinya,” kata Alissa, dalam konferensi pers secara daring itu.
“Rencana itu juga akan menyebabkan inflasi yang menambah kompleksitas masalah, yang akan berpotensi menimbulkan gejolak sosial,” lanjutnya.
Putri dari Gusdur ini menyampaikan pihaknya memahami bahwa kebijakan kenaikan PPN tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Namun, katanya, kebijakan ini perlu ditinjau secara holistik agar tidak memberikan dampak yang kontraproduktif bagi perekonomian bangsa.
Alissa menyoroti soal konsekuensi hilangnya pendapatan sekitar Rp75 triliun akibat pembatalan rencana kenaikan PPN.
Menurutnya, hal ini bisa disikapi dengan mengembangkan kreativitas pemerintah dalam mencari penggantinya dari pos pendapatan dan/atau sumber pendanaan lain.
“Secara bersamaan melakukan efisiensi pada setiap pos pengeluaran secara sangat serius. Langkah penghematan dan efisiensi secara ketat harus dilakukan Pemerintah untuk menunjukkan sense of crisis,” kata Alissa Wahid. (Ted).
