ABDYA, BEDAHNEWS.com – Ribuan keuchik (kepala desa) dan aparatur desa dari seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Abdya, Senin (9/12/2024). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pencairan sisa Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2024.
Pj. Bupati Abdya, Sunawardi, didampingi Wakapolres Abdya Kompol Asyari Hendri, Kajari Bima Yudha Asmara, dan Kepala BPKD Fakhruddin, hadir langsung untuk memberikan penjelasan kepada para pengunjuk rasa. Sunawardi mengaku memahami aspirasi yang disampaikan oleh para peserta aksi.
“Saya dilantik tanggal 11 Agustus 2024. Ketika saya sampai Abdya defisit Rp 17 miliar. Biaya Panwaslih belum dibayar Rp 4,5 miliar, gaji petugas kebersihan belum dibayar Rp 3 miliar. Ini kondisi kita sekarang,” ungkapnya.
Sunawardi menjelaskan bahwa defisit anggaran ini salah satunya disebabkan oleh biaya besar yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi keberhasilan Pilkada yang berlangsung damai dan lancar.
“Pilkada tidak gratis. Biayanya mencapai lebih dari Rp 35 miliar. Namun, kita patut bersyukur karena prosesnya berjalan sukses. Pemimpin baru juga sudah terpilih dan hanya tinggal menunggu pelantikan,” jelasnya.
Selain berdampak pada ADG, Sunawardi menekankan bahwa keterbatasan anggaran juga dirasakan oleh dinas-dinas lainnya. Hingga saat ini, anggaran rutin dinas baru bisa dibayarkan maksimal 50 persen.
“Ini adalah imbas yang dirasakan oleh dinas, bukan hanya aparatur desa,” tambahnya.
Dalam penjelasannya, Sunawardi juga menyoroti kesalahan perencanaan anggaran sebelumnya. Salah satu contohnya adalah alokasi gaji tenaga kontrak yang hanya dirancang untuk enam bulan. Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa pada 2025, anggaran akan dirancang lebih baik sehingga dapat mencakup pembayaran penuh selama 12 bulan.
Meski demikian, Sunawardi tidak bisa memastikan waktu pencairan ADG Reguler, meskipun ia berjanji akan menyelesaikan sisa penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan aparatur desa hingga Desember 2024.
“Saya ingin melunasi sisa pembayaran yang ada (ADG Reguler), tetapi uangnya dari mana?” imbuhnya.
Setelah mendengarkan penjelasan Pj. Bupati, massa bergerak ke Gedung DPRK Abdya untuk melanjutkan penyampaian aspirasi. Di sana, mereka diterima oleh Wakil Ketua I DPRK Mustiari dan anggota DPRK Sardiman alias Tgk Panyang.
Sekretaris Apdesi Abdya, Osha Yurahman, membacakan petisi yang berisi tuntutan agar Pj. Bupati segera mencairkan sisa ADG dalam waktu lima hari sejak aksi digelar. Mereka juga menuntut pencairan ADG Siltap untuk November-Desember 2024 serta anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten (BHPRK) 2024 yang belum direalisasikan.
“Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal hak dan keberlanjutan pembangunan di desa kami,” ujar salah seorang keuchik yang mengikuti aksi.
Meski sempat memanas, situasi akhirnya dapat dikendalikan setelah salah satu kepala desa memberikan imbauan kepada massa. Aksi berakhir tertib sekitar pukul 12.00 WIB.
Para pengunjuk rasa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal realisasi tuntutan hingga pemerintah daerah memenuhi kewajiban mereka.
“Kami hanya ingin hak kami dipenuhi. Pemerintah harus bertanggung jawab,” pungkas salah satu peserta aksi.
Laporan : Fitria Maisir
