Seribuan aparatur desa geruduk kantor BPKD Abdya minta agar dana desa segera dicairkan. (Foto: ist).
ABDYA, BEDAHNEWS.com – Seribuan aparatur desa dari 152 desa di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Senin (9/12/2024), melakukan unjuk rasa dengan menggeruduk kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat.
Kedatangan seribuan para aparatur desa itu karena belum cairnya anggaran Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten melalui BPKD Abdya.
Aksi unjuk rasa tersebut dikordinir Ketua ADEPSI Abdya, Venny Kurnia, didampingi Sekretaris Osha Yurahman serta selaku koordinator aksi Adami Us yang merupakan Kepala desa Suak Nibong, Kecamatan Tangan-Tangan.
Dalam aksi itu, para pengunjuk rasa melakukan orasi didepan kantor BPKD.
Pj Bupati Abdya Sunawardi yang didampingi unsur Forkopimda dan Kepala BPKD Fachruddin menjumpai massa aksi, namun pengunjuk rasa merasa tidak puas dengan jawaban Pj Bupati Sunawardi yang terkesan tidak memberikan jawaban pasti. Karena tidak puas dengan jawaban Pj. Bupati, para Kepala desa tersebut mengancam akan menyetop pelayanan di desanya.
Sebagai bukti dengan menyetop pelayanan didesanya, para kepala desa mengumpulkan dan menyerahkan stempel desa kepada Pj.Bupati.
“Bagi yang tidak mengembalikan stempel berarti pengkhianat,” kata komando Aksi Adami Us dan kawan-kawan.
Seribuan massa ini menuntut Pemkab Abdya segera merealisasikan sisa ADG tersebut yang belum dicairkan hingga akhir penghujung tahun 2024. Mereka meminta agar pencairan dana desa Reguler Tahap II sebesar 40 persen dan Tahap III sebesar 20 persen segera dicairkan.
Selain itu, dana desa untuk Penghasilan Tetap (Siltap) baru terealisasi sampai Oktober 2024, sementara sisa anggaran untuk bulan November dan Desember masih tertahan di tingkat pemerintah daerah.Seharusnya pencairan dana desa Siltap disesuaikan dengan pengajuan dari masing-masing desa.
Namun, keterlambatan pencairan ini menimbulkan keresahan di 152 desa, sehingga memicu aksi massa yang menuntut kepastian dari Pemerintah Daerah.
Ketidakpastian mengenai pencairan dana desa ini sebelumnya juga menimbulkan polemik didesa masing masing.
“Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal hak dan keberlanjutan pembangunan di desa kami,” ujar pengunjuk rasa yang merupakan salah satu kepala desa di Kabupaten itu.
Namun Pj Bupati Abdya Sunawardi sejauh ini hanya bisa mengatakan bahwa dana di Abdya banyak digunakan untuk kepentingan Pilkada.
“Alhamdulillah, Pilkada kita sukses, karena penyelanggaraan Pilkada itu tidak gratis, hingga menelan biaya lebih Rp 40 miliar, ” terangnya.
Kemudian, lanjut Sunawardi, ada tenaga kontrak yang 6 bulan tidak dibayar dan sudah ditetapkan di awal. Maka hal ini tahun 2025 tidak terulang lagi.
Mendengar jawaban itu, massa spontan berteriak dengan lantang “Abdya Bangkrut”.
Sebelum melakukan aksi unjuk rasa, massa berkumpul di sepanjang jalan menuju Komplek Perkantoran Bukit Hijau di desa Kedai Paya, Kecamatan Blangpidie, yang kemudian bergerak menuju kantor BPKD.
Usai dari Kantor BPKD, massa melanjutkan nenuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat untuk berorasi serupa.
Dalam hal ketidakpastian pencairan ADG tahun 2024 yang sudah berada di ujung tanduk, di gedung DPRK Abdya, massa disambut oleh Wakil Ketua DPRK Abdya, Tgk Mustiari beserta sejumlah anggota DPRK lainnya.
Di gedung DPRK mereka juga menuntut para Wakil rakyat tersebut untuk ikut turun tangan menyelesaikan masalah dana desa yang belum juga cair.
