ABDYA, BEDAHNEWS.com — Puluhan warga yang bermukim di kompleks perumahan bantuan NGO Jerman di Gampong Keude Baro, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mendatangi kantor DPRK setempat pada Senin (11/11/2024). Kedatangan mereka bertujuan meminta kejelasan status tanah dan rumah yang telah mereka tempati selama belasan tahun.
Warga disambut oleh Wakil Ketua I DPRK Abdya, Tgk. Mustiari, yang menerima mereka di ruang rapat lantai satu. Dalam pertemuan tersebut, salah satu perwakilan warga, Mursalin, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada kepastian hukum terkait kepemilikan tanah dan rumah bantuan pasca-tsunami yang mereka tempati.
“Kami hanya ingin ada kejelasan status tanah ini, agar bisa mendapatkan Surat Hak Milik (SHM),” ujar Mursalin.
Ia menjelaskan, persoalan status tanah ini sudah diperjuangkan selama bertahun-tahun, namun belum membuahkan hasil.
“Kami datang ke sini berharap adanya kejelasan terkait hak kepemilikan tanah dan rumah yang kami huni,” lanjutnya.
Menanggapi keluhan warga, Tgk. Mustiari menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini dan mencari solusi secepatnya.
“Dalam waktu dekat, kami akan membahas masalah ini bersama anggota DPRK lainnya,” katanya.
Ia juga menegaskan dukungannya terhadap keinginan warga untuk mendapatkan kepastian kepemilikan tanah. “Saya akan berupaya penuh agar pada tahun 2025 ada kejelasan terkait hak milik ini, tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” jelas Tgk. Mustiari.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, warga memiliki peluang untuk mendapatkan hak milik atas tanah negara.
“Saya akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar keinginan warga ini bisa terwujud,” tegasnya.
Laporan : Fitria Maisir
