BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen Fraksi Partai Golkar, Teuku Muhammad Mubaraq pada rapat ke 2 paripurna I masa persidangan III tahun sidang 2023 / 2024, Rabu (3/7/2024).
Laporan Badan Anggaran DPRK Bireuen Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Bireuen TA 2023 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.
Laporan ini disampaikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRK Bireuen dalam Rapat Paripurna DPRK Kabupaten Bireuen terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Bireuen TA 2023 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI. Laporan ini memuat beberapa catatan dan rekomendasi dari Banggar DPRK Bireuen.
Pencapaian dan Apresiasi Banggar mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bireuen mempertahankan opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2023 untuk 10 tahun berturut-turut. Pencapaian ini patut dibanggakan dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di masa depan.
Tindak Lanjut Temuan BPK RI: Banggar mendorong Pemkab Bireuen menyelesaikan seluruh temuan BPK RI atas LKPD TA 2023 dengan segera dan transparan. Pj. Bupati Bireuen diimbau untuk memerintahkan SKPK terkait bertanggung jawab menyelesaikan temuan-temuan tersebut.
Tata Kelola Aset: Banggar menyoroti rendahnya tata kelola aset di Pemkab Bireuen. Diperlukan penertiban dan inventarisasi seluruh aset untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Realisasi Pendapatan Asli Daerah: Banggar mendorong Pemkab Bireuen untuk mengejar percepatan realisasi PAD sesuai target. Diperlukan terobosan, inovasi, dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencapai target PAD.
Penurunan Pendapatan Pajak Daerah: Banggar meminta penjelasan Pemkab Bireuen terkait penurunan Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dibandingkan TA 2022.
Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah: Banggar mengapresiasi peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023. Namun, beberapa retribusi mengalami penurunan. Diperlukan penjelasan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan realisasi retribusi tersebut.
Pajak Parkir Suzuya Mall: Banggar menekankan pentingnya pemungutan pajak parkir di Suzuya Mall untuk meningkatkan PAD. Pemkab Bireuen diminta segera menindaklanjuti potensi ini.
Pajak Sarang Burung Walet: Banggar mendorong Pemkab Bireuen untuk meningkatkan potensi pajak Sarang Burung Walet dengan menargetkan minimal Rp 500 juta.
Penyelesaian Temuan LKPD TA 2022: Banggar meminta Pemkab Bireuen menyelesaikan temuan LKPD TA 2022, khususnya terkait pendataan wajib pajak daerah, kekurangan volume belanja modal, dan realisasi belanja pegawai.
Rancangan Qanun Penyertaan Modal PDAM Krueng Peusangan: Banggar mendorong Pemkab Bireuen menyelesaikan permasalahan pengelolaan aset dan hal lain terkait PDAM Bireuen agar dapat menjadi Perumda dan berkontribusi pada peningkatan PAD.
Penjelasan Terkait BPRS Kota Juang: Banggar meminta penjelasan dari Pemkab Bireuen terkait persoalan keuangan dan manajerial di BPRS Kota Juang.
Kelebihan Bayar Gaji dan Tunjangan Pegawai: Banggar mendorong aparatur terkait untuk lebih cermat dan teliti dalam melakukan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai untuk menghindari kelebihan bayar.
Pajak Penerangan Jalan Umum: Banggar mendorong Pemkab Bireuen membentuk Tim Gabungan untuk melakukan penghitungan ulang Pajak Penerangan Jalan Umum agar Pemkab Bireuen mendapatkan sumber penerimaan yang positif.
Sisa Belanja DAU Gaji PPPK: Banggar meminta penjelasan Pemkab Bireuen terkait kewajiban pemerintah daerah kepada PPPK, regulasi terkait pencairan Dana Alokasi, dan perhitungan gaji PPPK tahun 2024.
Pengangguran dan Kriminalitas: Banggar mendorong Pemkab Bireuen untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan alokasi APBK untuk mengatasi angka pengangguran dan kriminalitas yang masih tinggi.
Keberpihakan pada Bidang Keagamaan: Banggar berharap keberpihakan Pemkab Bireuen dalam bidang keagamaan, khususnya untuk membantu biaya tagihan PDAM dan listrik masjid melalui skema pembiayaan dari reward perusahaan daerah.
Banggar DPRK Bireuen memberikan catatan dan rekomendasi kepada Pemkab Bireuen untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Banggar juga berharap Pemkab Bireuen dapat menempatkan DPRK Bireuen.
Laporan : Zubir
