ABDYA, BEDAHNEWS.com – Penjabat Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), H Darmansah, S.Pd., M.M., secara resmi membuka diskusi publik dan sosialisasi peningkatan akses pengaduan pelayanan publik. Acara yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh ini berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Abdya, Rabu (15/5/2024).
Diskusi ini dihadiri oleh Asisten Ombudsman RI, Syahroni, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, S.E., Ak., MPA., serta para kepala perangkat daerah dan perwakilan desa se-Kabupaten Abdya.
Dalam sambutannya, Darmansah menekankan pentingnya diskusi ini dalam rangka “Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Keluarga untuk Cegah Stunting, Menuju Indonesia Emas 2045”.
Ia juga menyoroti enam layanan dasar yang harus menjadi fokus pemerintah, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
Darmansah mengungkapkan bahwa selama periode 2020-2023, Ombudsman RI Perwakilan Aceh hanya menerima 1184 laporan masyarakat.
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh belum memanfaatkan akses pelayanan Ombudsman secara optimal,” ujarnya.
Menurut Darmansah, perlu ada upaya serius untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengaduan pelayanan publik.
“Diskusi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar tentang pelayanan publik dan menjadi wadah koordinasi antara peserta dan tim Ombudsman RI,” tutupnya.
Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Lembaga ini mengawasi penyelenggara negara, pemerintahan, BUMN, BUMD, BHMN, serta badan swasta atau perseorangan yang menyelenggarakan pelayanan publik tertentu dengan dana dari APBN atau APBD.
Strategi pengawasan pelayanan publik yang efektif melibatkan pencegahan potensi maladministrasi dan penyelesaian masalah melalui Inisiatif Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) dan Laporan Masyarakat (LM).
Laporan : Fitria Maisir
