ABDYA, BEDAHNEWS.com – Kepala Divisi Advokasi & Investigasi YLBH AKA Abdya, Said Fadhli, mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menyelesaikan konflik lahan dengan PT CA. Menurutnya, PT CA harus mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Kementerian Agraria mengenai perpanjangan izin lahan seluas 4.800 hektar, yang hanya disetujui sebesar 2.002 hektar.
Said Fadhli juga mendesak Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk menetapkan tersangka dalam kasus korupsi yang merugikan negara
“Terkait lahan yang telah disita dan dialihkan ke PTPN. Kita meminta PTPN, yang mengelola lahan milik PT CA, untuk memberikan hasil panen ke PKS terdekat di wilayah Abdya, guna memudahkan audit dan pengelolaan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” Ungkap Said Fadhli melalui rilis yang diterima media ini. Rabu (3/4/2023)
Di sisi lain, Said Fadhli meminta masyarakat dan kelompok tani yang menggarap lahan bekas HGU PT CA seluas 2.800 hektar untuk bersabar dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat menimbulkan konflik. Dia berharap tanah tersebut benar-benar diperuntukkan bagi rakyat sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, serta menghindari konflik dengan perusahaan.
“Kita menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini oleh pemerintah agar rakyat tidak menjadi korban dari sengketa lahan ini. Kita juga menghimbau masyarakat untuk bersabar dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi kemaslahatan bersama,” pungkasnya.
Laporan : Fitria Maisir
