Langsa BEDAHNEWS.com Adanya isu yang merebak terkait kasus dugaan gratifikasi gaji tunjangan kinerja ASN di Kabupaten Aceh Timur yang belum terbayarkan dari bulan April s/d oktober sekarang 2023 ini, berdasarkan informasi dari beberapa ASN (14/10/2023) yang tidak ingin jati dirinya di publikasikan untuk
menghidari hal-hal yang tidak di inginkan.
Sumber tersebut mengatakan, mereka para (ASN) dari bula april 2023 s/d oktober 2023 bahkan 50% pun TTP tersebut belum juga dibayarkan sementara kabupaten/kota lain bulan April s/d juli sudah terbayarkan dan ini bisa ditanyakan langsung kepada ASN di Kota Langsa.
Yang uniknya sementara kantor vertikal di duga di bangun menggunakan dana APBD Kabupaten Aceh Timur serta dibuatkan lagi beberapa item kegiatan berupa kegiatan olah raga untuk merebutkan piala bupati yang di buka langsung oleh ketua koni Aceh Timur sekaligus kabid anggaran yang diduga memiliki jabatan ganda disitu di mana beliau di duga sebagai TIM TAPD dan tentulah bisa diduga penyalah gunaan wewenang untuk kepentingan pribadi namun hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar dikalangan sebahagian ASN. apa mungkin pembuatan gedung vertikal dan acara olah raga tersebut tidak menggunakan dana APBD aceh timur.
Tentulah ini harus diperiksa oleh komisi pemberantasan korupsi. terlebih lagi terdengar adanya dugaan isu bahwasanya kabid tersebut ingin mencalonkan diri sebagai balon bupati aceh timur, hal ini pun tidak menutup kemungkinan adanya dugaan penyalagunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingn pribadinya.
tunjangan kinerja ASN tersebut setidak-tidaknya membantu ekonomi keluarga dan transportasi untuk pergi kerja antar kota. perlu diketahui jarak mereka berkerja lebih kurang 40km dan biaya angkutan umum pulang pergi didalam bertugas lebih kurang Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) itu belum termasuk makan minum dan harus mengeluarkan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berarti biaya total untuk satu hari bekerja rata-rata ASN Aceh timur minimal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tentulah ini bisa menggangu perekonomian keluarga ASN tersebut.
Harapan dari beberapa ASN tersebut agar Pemerintah pusat khususnya mentri keuangan segera meminta bantu kepada bapak presiden untuk memerintahkan komisi pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa TAPD Aceh timur didalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten aceh timur. ungkapnya.(z)
