ABDYA,BEDAHNEWS.com – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) H Darmansah S.Pd.MM., turun langsung meninjau lokasi yang terkena dampak abrasi pantai yang kian meresahkan yang menghancurkan rumah-rumah warga Desa Palak Kerambil dan Desa Panjang Baru, Kecamatan Susoh, Senin (25/9/2023).
Dari amatan media ini di lokasi tersebut tampak terlihat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Zulkarnaini juga turun langsung ke lokasi untuk meninjau proses penanganan darurat menggunakan Geobag atau karung pasir.
Disela-sela peninjauan itu Pj Bupati H Darmansah saat ditemui sejumlah awak media di lokasi mengaku, sejak dirinya menjabat sebagai Pj Bupati periode pertama sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera I Provinsi Aceh, BNPB dan anggota DPR RI guna untuk mengupayakan pengalokasian anggaran untuk penanganan abrasi yang telah menghancurkan pemukiman masyarakat di Desa Palak Kerambil dan Desa Panjang Baru. Bahkan, katanya, koordinasi yang dibangun dengan pihak balai juga ikut Ketua DPRK Abdya, Nurdianto, Anggota DPRK Zulkarnaini, Sekda Abdya Salman Alfarisi guna mengupayakan pembangunan tanggul pemecah ombak.
“Waktu itu kami bermohon agar dapat dibangun tanggul pemecah ombak secara permanen. Sebab hal itu merupakan kewenangan pihak balai, namun mereka beralasan belum ada amdal. Bahkan kami menawarkan agar amdal dibuat oleh kabupaten dan kala itu mereka mengatakan tidak cukup waktu. Intinya upaya itu sudah setahun lalu kami lakukan, dan sekarang abrasi itu terjadi lagi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pj Bupati juga menyebutkan, bahwa anggota DPR RI dari PKB Irmawan juga pernah menyampaikan akan mengupayakan pembangunan break water. Bahkan, saat itu pemkab Abdya mendukung penuh atas perhatian Irmawan terhadap masyarakat Abdya yang tinggal di pesisir pantai Desa Kedai Palak Kerambil.
“Walaupun perjuangan pak Irmawan belum bisa merealisasikan pembangunan break water, kita akan terus dukung dan kita akan selalu tunggu realisasi janji beliau serta kita pemkab Abdya juga sangat mengapresiasi upaya itu, semoga persoalan abrasi ini bisa segera beliau wujudkan,” ucapnya.
Namun tak hanya itu, Pj Bupati juga mengharapkan keseriusan pihak Balai Wilayah Sungai Sumber Daya Air Provinsi Aceh untuk mengatasi permasalah abrasi tersebut. Sebab, kata dia, permohonan yang disampaikan itu telah setahun berjalan.
Bahkan dia merasa kecewa lantaran hingga saat ini belum ada sinyal positif terhadap kepastian pembangunan tanggul pemecah ombak dimaksud. Terlebih pembangunan tanggul ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Jika hal itu merupakan kewenangan Pemkab Abdya, tentu telah diupayakan pembangunannya melalui anggaran daerah.
“Pemkab Abdya dalam hal ini masyarakat masih terus berharap agar tanggul itu bisa dibangun di tahun 2024 mendatang. Kami juga tidak tinggal diam mengenai abrasi ini, upaya demi upaya terus kami lakukan, salah satunya dengan mendatangi pihak balai bersama dengan Ketua DPRK dan juga pak Zulkarnaini dan kami melihat Pak Zulkarnaini memang paling sering menyuarakan terkait penanganan abrasi ini.
Masyarakat tentunya sangat mengharapkan realisasi pembangunan tanggul itu sesuai dengan janji yang pernah disampaikan Pak Irmawan selaku anggota DPR RI beberapa waktu lalu,” paparnya.
Sementara itu, Anggota DPRK Abdya Zulkarnaini mengatakan, terkait persoalan abrasi ini dia berharap semua sektor bisa ikut andil. Sebab dalam penanganan abrasi dimaksud tidak mengedepankan politik melainkan, namun yang dikedepankan adalah tanggungjawab bersama. Pembagunan tanggul sementara dari karung pasir (geobag) ini merupakan salah satu upaya dalam merespons keluhan masyarakat yang menjadi korban abrasi sambil menunggu pembangunan tanggul secara permanen di tahun 2024 mendatang.
Untuk pembagunan tanggul pemecah ombak secara permanen memang telah berjalan prosesnya. Bahkan dokumen Detail Engineering Design (DED) termasuk dokumen upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) serta anggarannya telah rampung disiapkan.
“Sama-sama kita pastikan 2024 agar pembangunan tanggul itu terealisasi, termasuk pak Pj Bupati Abdya. Tahap pertamanya kami usulkan 850 meter dalam bentuk anggaran tahun jamak. Yang penting tanggul itu dibangun dulu, dan masyarakat bisa aman dari ancaman abrasi. Kami akan kawal ini sampai tuntas,” tuturnya.
Sementara itu salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya pada BEDAHNEWS.com, berharap kepada Pemerintah dan DPRK Abdya benar-benar berupaya serius untuk pembagunan tersebut, karena selama ini cuma janji-janji saja yang diterima.
“Kami selaku warga betul-betul berharap keseriusan Pemerintah dan DPRK Abdya dalam Pembangunan untuk mengatasi abrasi pantai ini, mudahan-mudahan ini bukan kepentingan politik, dan kami juga bisa menilai siapa yang betul-betul berbuat dengan tulus,” pungkasnya.
Laporan : Fitria Maisir
