LANGSA, BEDAHNEWS.com – Belasan kelompok relawan Jokowi akan menggelar forum Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia dengan tema “Mencari pemimpin rakyat, melanjutkan agenda kerakyatan”.
Musra tersebut akan dilaksanakan di Vitra Convention Hall Langsa , Kota langsa provinsi Aceh, Rabu 15 Maret 2023.
Pada Musra tersebut akan dilakukan pemungutan secara elektrotik (e-voting) untuk menampung aspirasi terkait calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Kordinartor Musra PROVINSI ACEH Faisal Azani kepada Bedahnews.com, mengatakan, Musra Provinsi Aceh , akan dihadiri sekitar 2000 warga dari semua kalangan, mulai dari petani, mahasiswa, parpol, nelayan dan pelaku UMKM dan kalangan ibuk ibu dan para melenial.
“Mereka diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi terkait siapa Capres dan Cawapres yang akan mereka dukung pada Pemilu 2024 mendatang. Jadi, murni aspirasi mereka tanpa ada sekat-sekat oleh pagar-pagar partai politik, kepentingan politik kelompok, dan lainnya,” kata Faisal.
penyelenggaraan Musra Indonesia didasarkan pada suatu pemikiran bahwa standar kepemimpinan nasional ke depan sudah semestinya tidak berada di bawah model kepemimpinan Jokowi.
Dalam hal ini semua hal yang baik yang dihasilkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi dapat dilanjutkan, dan semua kekurangannya dapat ditinggalkan.
Apalagi Program presiden jokowi sangat bagus di Aceh terutama program infrastruktur bendungan Irigasi, jalan desa, hingga tol pertama di Aceh, Ini adalah keberhasilan pak jokowi di Aceh dan diharapkan dapat dilanjutkan penerus pak Jokowi.
“Musra Indonesia merupakan wadah gerakan rakyat untuk menyuarakan pikiran dan aspirasi mereka mengenai kepemimpinan nasional paska Jokowi, yang mereka idamkan tanpa harus dijejali nama-nama laiknya survei-survei yang terus berlangsung,” terangnya.
Dalam Musyawarah Rakyat dalil utama demokrasi, yakni suara kritis warga, merupakan tempat yang paling sahih untuk menguji kepemimpinan seperti apa yang paling diinginkan rakyat.
Musyawarah Rakyat ini, kata dia, dapat menjadi mata air bagi partai -partai politik untuk menjaring calon-calon pemimpin nasional yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk membawa Indonesia lebih maju dan lebih berkembang.
Pelaksanaan Musra Indonesia di Kota Langsa provinsi Aceh ini merupakan pelaksanaan Musra Indonesia telah dilaksanakan dari bulan Juli 2022 sampai bulan Maret 2023.
Sekertaris kegiatan TESA disela-sela rapat penyusunan teknis kegiatan MUSRA Aceh, Minggu (5/3/2023), menjelaskan, gagasan dasar Musra adalah imperatif sebuah sistem politik demokrasi adalah bahwa setiap orang berkedudukan setara dalam memperjuangkan kepentingan politiknya.
“Imperatif ini berarti bahwa satu-satunya transaksi yang sah dalam pertandingan politik adalah transaksi argument,” jelasnya.
Menurutnya, politik memang dimaksudkan untuk melembagakan konflik dengan cara menyediakan ruang transaksi argumen, salah satunya parlemen. Di dalam konstruksi ini, bekerja suatu prinsip penting dalam demokrasi, yaitu bahwa ruang publik adalah ruang yang harus dijaga secara imparsial.
“Artinya, tidak boleh ada hegemoni yang menutup peluang bagi berlangsungnya politik argumen. Dengan prinsip ini, politik melembagakan konflik melalui fakultas yang dimiliki secara universal oleh semua orang: nalar dan pikiran,” terangnya.
Moral dari prinsip ini, lanjut dia adalah bahwa urusan publik harus diselenggarakan oleh sebuah sistem yang menjamin integritas dan dignitas manusia. Jadi, karena rasio merupakan satu-satunya kualitas yang mendefinisikan manusia, maka demokrasi juga harus diselenggarakan melalui pendalaman kualitas itu.
Sejarah pemikiran politik modern mengambil asumsi tersebut untuk menyusun teori tentang kontrak sosial. Sebuah kontrak sosial yang adil, mengandaikan bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang sama dalam mempertahankan kepentingannya melalui perdebatan publik.
Kebijakan politik adalah hasil dari perdebatan itu. Karena itu, dalam upaya mempertahankan kedaulatan rasio, Karl Jaspers misalnya mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan nalar, melalui pemerintahan rakyat”.
Atas dasar itulah, PROJO, RELAWAN BURUH SAHABAT JOKOWI, SEKNAS JOKOWI, ALMISBAT, GK, RKIH, GAPURA, JAMAN, BARA JP, KORNAS JOKOWI, INDEKS, KIB, DUTA JOKOWI, RPJB dan Relawan Jokowi lainnya di seluruh Indonesia mengikhtiarkan Musyawarah Rakyat (Musra).
“Tujuannya sederhana tetapi substansial, yakni: menjamin tersedianya ruang publik yang imparsial dan rasional, yakni mempercakapkan sekaligus memperdebatkan kepemimpinan nasional ke depan, melalui argumentasi dan percakapan rasional yang bernalar,” jelasnya.
Tesa berharap lewat forum ini pihaknya coba mencari dari akar rumput, figur pemimpin yang kiranya dianggap layak meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi.
Laporan : Bung Dewa
Editor : M.Syaharuddin.IR
