ABDYA, BEDAHNEWS.com – Pernyataan Wakil ketua DPRK Aceh Barat Daya, Hendra Fadli menuding Pj bupati Darmansah telah bertemu PT Cemerlang Abadi menawarkan win win solution untuk mengurangi luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) semakin panas di bicarakan masyarakat daerah itu.
Dimana, sejak dua hari terakhir isu win win solution terhadap pendistribusian tanah TORA di lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT CA yang dilontarkan oleh wakil rakyat menjadi topik utama dibicarakan di setiap warung kopi di daerah berjulukan bumoe breuh sigupai itu.
Sangking panasnya isu pengurangan lahan TORA dari bekas HGU perusahaan perkebunan tersebut membuat Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya Suhaimi. N, SH angkat bicara.
YARA mengapresiasi langkah Pj Bupati dalam menyelesaikan permasalah yang ditinggalkan oleh rezim lama yang menurut kami tidak ramah terhadap investasi, jika sekarang Pj Bupati bertemu dengan para pihak yang ada dalam suatu permasalahan itu merupakan tugas dan kewajibannya buka pelanggaran hukum seperti tudingan salah satu aktivis asal Abdya, PT CA itu investor di Abdya dan harus dihormati hak hak nya yang juga dilindungi secara hukum.
Suhaimi juga meminta agar Hendra memahami bagaimana mengedepankan kepentingan Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, bukan dengan mengedepankan kepentingan pribadi kemudian mengorbankan kepentingan daerah yang lebih besar.
“Kalau kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pj Bupati, dengan bertemu dan berdiskusi tentang investasi didaerah dengan investor tentu menjadi salah satu tugas Kepala Daerah agar investor nyaman di Abdya, siapapun itu tanpa terkecuali, sebagai mitra Pemerintah Daerah harusnya saudara Hendra memahami itu untuk kepentingan daerah, dan PT CA adalah salah satu investor di Abdya” paparnya.
Disamping itu kata Shemy, tudingan wakil ketua DPRK Abdya terhadap Pj bupati Darmansah seakan akan menghianati rakyat juga sangat tidak beralasan. Pj Bupati justru ingin menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, dan juga ingin memulihkan stigma terhadap Abdya yang dinilai tidak ramah untuk investor, harusnya DPRK sebagai mitra Pemerintah Daerah bisa bersama membicarakan berbagai persoalan daerah bukan justru bicara seakan Pemerintah Daerah sebagai lawan politik di ruang publik.
“Tudingan kepada Pj Bupati sekaan akan mengkhianati masyarakat Abdya diruang publik oleh anggota DPRK sangat tidak etis, sebagai mitra pemerintah harusnya duduk dulu mendengarkan apa yang sudah dilakukan, kalau kami menilai apa yang di lakukan oleh Pj Bupati adalah sebuah langkah maju dalam menyelesaikan tunggakan masalah oleh rezim yang lalu, dan upaya ini juga dapat menghapus stigma yang berkembang diluar bahwa Abdya tidak ramah terhadap investasi” ucapnya
Ia menyarankan anggota legeslatif dan eksekutif dan unsur Muspida Abdya untuk bertemu Kementerian ATR/BPN untuk secepatnya agar apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bisa didengarkan secara terbuka untuk kepentingan umum.
“Kami menyarankan agar Eksekutif, Legislatif dan unsur Muspida Abdya agar segera bertemu dengan Kementerian ATR/BPN untuk dapat segera menyelesaikan persoalan ini agar tidak menjadi dagangan politik yang tidak berujung, ” katanya.
Laporan : Fitria Maisir
Editor : Bung Dewa
