BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMG-PKB) Bireuen, Mawardi S.STP. M.Si sangat bertolak belakang dengan pengakuan para Keuchik yang tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
Dalam pernyataan di salah satu media pada Senin (4/7/2022), Mawardi membantah tegas meminta setoran dari pelaksanaan pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Bahkan Mawardi menuding pemberitaan media ini sebelumnya adalah hoax.
“Berita itu hoax, Saya tidak menerima setoran apapun,” katanya dikutip dari salah satu media.
Namun pernyataan Mawardi sangat bertolak belakang dengan pengakuan sejumlah pengurus BKAD.
Sebelumnya, BKAD Jeumpa yang merupakan panitia Siskeudes menyatakan mereka diminta menyisihkan dana 800 Ribu pe Desa untuk disetor ke Dinas DMPGKB yang katanya akan disetorkan ke beberapa instansi.
“Kami diperintahkan oleh Camat dan Dinas, Acara digelar di Kampus Ampon Chik Peusangan selama 3 hari atas dengan anggaran 4 Juta perdesa, namun kami diminta menyisihkan 800 Ribu untuk disetor ke Dinas,” ujar salah satu panitia yang diminta namanya di rahasiakan.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua BKAD Kecamatan Jeunib Ridwan, ia mengatakan pihaknya telah menggelar Pelatihan Siskeudes beberapa waktu lalu.
“Ia kita sudah menggelar beberapa waktu lalu, kita juga menyetorkan sejumlah uang kepada Dinas melalui Camat, namun tidak ingat lagi berapa,” ujar Ridwan.
Salah satu Keuchik di Jeumpa sangat menyayangkan pernyataan Mawardi di salah satu media yang mengatakan tidak pernah meminta dan menerima dana 800 Ribu.
“Padahal sebelum acara jelas-jelas kami diminta menyisihkan anggaran 800 ke Dinas yang katanya untuk keamanan, setelah mencuat ke publik malah mengatakan hoax, ini sikap pengecut dan buang badan,” ketusnya.
Media berhak menyembunyikan sumber jika itu permintaan dari narasumber yang diwawancarai.
Terkait bahasa dugaan, perlu dipahami pihak media bukan hakim yang bisa memvonis orang bersalah, media dituntut untuk mengedepankan praduga tak bersalah, seharusnya Mawardi sebagai pejabat publik harus lebih bijak menanggapi sebuah pemberitaan.
Jurnalis : Zubir
Editor : Dewa
