Junalis : Zubir
Bireuen, BEDAHNEWS.com – pemerintah segera turun tangan menyelesaikan kasus kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Aceh yang sudah terjadi berulang-ulang. Kelangkaan BBM itu sangat mengganggu aktivitas petani, nelayan, serta masyarakat umum yang proses cari nafkahnya tergantung pada BBM berharga murah itu.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Juang Bersama DPRK Bireuen Zulfikar SE, MM meminta PT Pertamina (Persero) untuk segera mengambil tindakan guna mengatasi kelangkaan BBM solar bersubsidi yang sudah terjadi di berbagai daerah.
“Jadi, pemerintah harus turun tangan dalam menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk memanggil Pertamina terkait bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Pihak-pihak yang memiliki wewenang duduk bersama untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat, karena BBM ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya. Dan kejadian seperti ini selalu terjadi,” ujarnya.
Ya, fenomena terjadinya antrian dan kelangkaan pasokan BBM jenis solar bersubsidi di mana-mana harusnya bukan cuma tanggung jawab Pemerintah, tapi lembaga wakil rakyat pun harus merasa bertanggung jawab. Sebab, hampir semua kebijakan pemerintah yang terkait dengan publik mendapat persetujuan dari DPRK. Dan, kini apa yang telah mereka setujui ternyata tak dijalankan secara baik oleh eksekutif melalui Pertamina, maka DPRK mestinya bergerak menyelesaikannya, jangan cuma diam, dan hanya butuh rakyat kecil saat menjelang Pemilu nanti.
Beberapa waktu lalu, ketika kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di banyak daerah, ada kalangan menduga Pemerintah, khususnya Pertamina, kurang jujur dalam penyaluran BBM bersubsidi. Dan sekarang BBM bersubsidi sering terjadi kelangkaan, maka Pemerintah, DPRK, dan Pertamina dituntut bersikap jujur kepada masyarakat terkait BBM bersubsidi ini.
Hasil pantauan di lapangan, kata Zulfikar, volume solar bersubsidi di sejumlah SPBU di berbagai daerah berkurang hingga separuhnya dalam beberapa hari terakhir. Hal itu menimbulkan antrean truk di mana-mana.
“Kelangkaan solar bisa berdampak semakin tingginya harga-harga kebutuhan pokok akibat semakin mahalnya biaya logistik, apalagi ini menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Roda perekonomian pun mandek dan inflasi pun semakin tinggi akibat meroketnya harga kebutuhan rakyat,” ujar Zulfikar yang juga ketua terpilih Partai Demokrat pada Selasa (12/4/2022).
Zulfikar meminta Pertamina agar tidak mengurangi pasokan atau penyediaan bahan bakar solar dan memastikan tidak adanya penyelewengan solar bersubsidi ke industri, perkebunan, maupun pertambangan.
“Jika memang Pertamina mengalami masalah dengan arus kas perusahaan akibat beban kenaikan harga minyak dunia, solusinya bukan membebani rakyat,” tegas Politisi yang akrab disapa Zulfikar Apayub itu.
Ia juga mendesak pemerintah agar segera membayar utang kompensasi subsidi BBM sebesar Rp 100 Triliun ke Pertamina. Selain untuk menyehatkan keuangan Pertamina juga mencegah berkurangnya pasokan BBM bersubsidi.
Zulfikar berpendapat, kelangkaan solar terjadi setelah melambungnya harga minyak dunia dan di khawatirkan hal itu ada kaitan dengan beratnya beban keuangan Pertamina karena semakin besarnya selisih antara harga subsidi yang ditetapkan pemerintah dengan harga pokok produksi solar.
“Pemerintah berkewajiban memberikan kompensasi atas selisih harga bahan bakar minyak yang dibeli Pertamina di pasar global dengan harga jual ke masyarakat. Subsidi harga menjadi kewajiban pemerintah untuk mempertahankan harga tidak naik, yakni Rp 7.650 per liter untuk Pertalite dan Rp5.150 untuk solar subsidi,” pungkas Zulfikar Apayub.
