Musrembang Kecamatan Jeumpa di Laksanakan,Begini Harapan Masyarakat

  • Whatsapp

Jurnalis – Zubir

 

Muat Lebih

Bireuen,BEDAHNEWS.com – Camat Jeumpa, Erry Seprinaldi, S.STP., S.Sos., M.Si, dalam laporannya, menyampaikan, pada Pra Musrenbang lalu, usulan yang paling penting adalah pengadaan prasarana untuk kegiatan pusat pemerintahan kecamatan Jeumpa.

Bupati Bireuen Dr, H. Muzakkar A. Gani, SH.,M.Si diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Dailami, S. Hut, secara resmi membukan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022 di Kecamatan Jeumpa.

Musrenbang untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tahun 2023 ini, berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Bireuen, Senin (14/2/2022).

Kegiatan dihadirin antara lain, Anggota DPRA, dr Purnama Setia Budi. Anggota DPRK Bireuen Dapil Jeumpa-Juli, Teuku Muhammad Mubaraq (Golkar), Muchlis Rama (PAN), unsur dari SKPK, Badan dan Kantor, Forkopimcam Jeumpa.

Kemudian, tokoh agama, para mukim, delegasi dari 42 gampong di lima kemukiman dalam Kecamatan Jeumpa, Pedamping Desa, Pedamping Lokal Desa, unsur perempuan, dan undangan lainnya.

Masyarakat Kecamatan Jeumpa berharap  segera melaksanakan pengadaan tanah untuk lokasi muspika Kecamatan Jeumpa baik itu untuk kantor Pospol Jeumpa maupun untuk kantor Posramil Jeumpa.

Karena selama ini kedua kantor tersebut posisinya yang satu sewa dan yang satu menumpang di rumah dinas Camat Jeumpa.

Kemudian juga pada Pra Musrenbang lalu, selain untuk lokasi kantor Pospol dan Posramil juga muncul persoalan terkait dengan pengadaan tanah untuk gedung Serbaguna Kecamatan Jeumpa.

Karena setiap ada kegiatan, pihak kami masih harus meminjam pakai Aula Dinas Kesehatan, apalagi untuk kegiatan Musrenbang setiap tahunnya.

Sementara itu, anggota DPRK Bireuen dari Golkar, Teuku Muhammad Mubaraq mengatakan, anggota DPRK Dapil 6 Juli Jeumpa berharap, hasil musrenbang ini, usulan yang sudah dimohon bertahun-tahun seperti pengadaan lahan Pospol dan Posramil seyogyanya diprioritaskan.

Disebutkan, kalau masalah infrastruktur jalan, sedang berjalan, seperti jalan di Blang Gandai dan Alu Limeng sudah tahap ketujuh dan mudah-mudahan tuntas.

Selanjutnya menyangkut terhadap anggaran 2023 disebabkan kondisi pandemi seperti ini, diharapkan pemerintah untuk melakukan pendampingan terhadap apa yang sudah dilakukan masyarakat.

Seperti masyarakat berkebun harus dipermudah dengan pupuknya, seperti keluhan dari ibu-ibu PKK, hasil kerajinan yang mereka lakukan selama ini sulitnya untuk pemasaran itu juga perlu diperhatikan pihak pemerintah.

Kemudian, para nelayan berikanlah kemudahan akses untuk memenuhi kebutuhan BBM

“Oleh karena itu kami secara umum sangat bersyukur karena proses musrenbang ini dengan kondisi covid bisa melahirkan pembangunan-pembangunan yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat Jeumpa umumnya,” katanya.

Anggota DPRA dari Fraksi PK dr Purnama Setia Budi, menjelaskan, diatas tahun 2019 terlalu banyak regulasi dibatasi, ada kewenangan desa, kewenangan Kabupaten, kewenangan provinsi dan kewenangan pusat.

Sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dahulu bisa dibantu oleh dana khusus (otsus) sekarang terbebani oleh regulasi.

Disebutkan, dirinya akan menampung beberapa program yang tidak tertampung oleh Kabupaten pada musrenbang ini.

Sementara itu Dailami membacakan sambutan tertulis Bupati Bireuen Muzakkar A.Gani,  disampaikan, penetapan prioritas program usulan gampong juga mengacu pada berbagai permasalahan gampong yang sedang dihadapi.

Ada banyak isu-isu strategis yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen, salah satunya adalah isu-isu strategis pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

Isu lainnya yang perlu diwaspadai adalah, meningkatnya jumlah penduduk miskin baru di Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan data BPS tahun 2021, tercatat 63.020 jiwa, jumlah penduduk miskin dan ini bisa berasal dari jumlah penduduk miskin yang merupakan orang miskin baru.

Khususnya, program yang dibutuhkan masyarakat, menampung usulan dan menetapkan prioritas usulan masyarakat.

Dia berharap peran aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan di desa, sehingga seluruhnya tepat sasaran dan tepat waktu.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *