BANDA ACEH, BEDAHNEWS.com – Menyadari peran dan tanggung jawabnya yang besar dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hari ini (16/11/2021) Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan Safari Kemenkeu Satu Aceh di Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Selasa 16 November 2921.
Kegiatan yang melibatkan seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkeu Aceh tersebut berjalan dengan baik dan lancar serta mendapatkan apresiasi yang baik dari Bupati/Wakil Bupati serta jajaran Kepala Dinas di kedua kabupaten.
Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, mengarahkan agar para Kadis dapat memanfaatkan data yang disampaikan Kemenkeu dan mengambil kesempatan yang terbuka untuk bertanya dan berkonsultasi dengan pihak Kemenkeu. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Pidie Jaya, Said Mulyadi di kesempatan pertemuan sore harinya.
Penyampaian paparan dari Kemenkeu dimulai oleh Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh, Safuadi, yang membuka paparannya dengan mengambil cuplikan salah satu teks pidato Presiden Joko Widodo: “Kita butuh inovasi-inovasi yang disruptif yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang, yang membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan serta keterbatasan menjadi keberlimpahan, yang mengubah kesulitan menjadi kemampuan, yang mengubah tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa”.
Safuadi melanjutkan bahwa Aceh memiliki semua produk komoditi yang menjadi primadona ekspor negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Myanmar maupun Malaysia. Bahkan Aceh memiliki pisang dengan kualitas terbaik di dunia ‘Highland Banana Cavendish’ dengan skor kualitas 95.
Maka bukanlah suatu hal yang mustahil jika Aceh akan bisa go international pada tahun 2022. Untuk mewujudkan itu semua, DJBC senantiasa berusaha melakukan terobosan dalam memfasilitasi perdagangan dan industri guna menarik investasi dan mendorong ekspor komoditas yang ada.
Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Aceh, Syafriadi, menyampaikan secara terstruktur terkait Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja Perekonomian di kedua Kabupaten. Pada akhir paparannya ia menggarisbawahi bahwa diperlukan langkah-langkah untuk meminimalisasi efek slow and back loaded expenditure (tersendat di awal tahun, tertumpuk di akhir tahun) pada APBD untuk mengoptimalkan peran anggaran sebagai stimulus ekonomi. Tiga langkah yang direkomendasikan adalah dengan percepatan penyelesaian tagihan, penyederhanaan mekanisme kontrak, dan peningkatan kualitas perencanaan anggaran.
Sejalan dengan yang disampaikan Kakanwil DJBC, Kakanwil DJPB juga merekomendasikan langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yaitu melalui optimalisasi potensi pengolahan dan industri atas hasil pertanian dan hasil alam.
Tak kalah pentingnya, Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh, Syukriah, menjelaskan tentang 8 Layanan Terpadu Kanwil DJKN Aceh kepada Pemda yang meliputi Lelang Barang Milik Daerah (BMD), Penilaian BMD, Pemanfaatan BMN untuk Pemberdayaan Masyarakat, Penyelesaian Status Aset BRR, Asistensi Pengelolaan BMD, Asistensi Pengelolaan Piutang Daerah, Konsultansi Pembangunan Infrastruktur dengan Skema KPBU Kerja Sama dengan PT. PII, serta Konsultansi Layanan dan Pembiayaan Ekspor Kerja Sama dengan LPEI.
Selanjutnya Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Imanul Hakim, yang pada kesempatan tersebut tidak membahas tentang perpajakan, tetapi menguraikan tentang kemiskinan di Aceh khususnya dan secara umum di Indonesia serta mengambil contoh kontrak bagi hasil migas yang memiliki skema yang lebih proporsional dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Imanul mendorong agar Pemda mempelajari kembali kontrak yang ada untuk dapat diubah dalam bentuk skema kontrak bagi hasil, karena berdasarkan data, Pemda yang kaya akan sumber daya alam tingkat kemiskinannya masih tinggi, kecuali pada Pemda yang telah menerapkan kontrak bagi hasil ini.
Kegiatan hari pertama Safari Kemenkeu Satu Aceh yang mengambil tagline: “Rajut Sinergi, Kuatkan Kolaborasi, Akselerasi Aksi’ ditutup dengan pemberian penghargaan Kanwil DJPB Aceh kepada Pemkab Pidie Jaya sebagai ‘Penyalur Dana Desa Tercepat di Provinsi Aceh’. Bupati Pidie Jaya, Aiyub Bin Abbas, berujar bahwa jika tahun ini tercepat di Aceh maka tahun depan insyaAllah tercepat di Indonesia.
Selanjutnya, pertemuan dan pembahasan yang dilakukan pada hari ini tidak akan berhenti di sini. Pemkab Pidie dan Pidie Jaya berkomitmen akan melanjutkan koordinasi serta konsultansi kepada Unit Kemenkeu terkait isu strategis yang sedang dihadapi dan harus segera ditindaklanjuti. Dengan harapan bersama, agar kesejahteraan masyarakat Aceh dapat lebih dekat selangkah lagi.
