Jurnalis: Hairullah
ACEH TAMIANG, BEDAHNEWS.com – Bupati Aceh Tamiang H. Mursil, SH, M.Kn sangat bergembira menyambut kedatangan Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar. Kedatangan Malik Mahmud guna menggelar rapat dengan Bupati beserta Forkopimda Aceh Tamiang terkait perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara, Senin (07/12/20).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mursil menyampaikan segala permasalahan yang ada di Aceh Tamiang terkait perbatasan dan lainnya.
“Kami sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten dalam Provinsi Aceh, memerlukan perhatian khusus dari pemerintah provinsi. Masalah di Aceh Tamiang yang hampir setiap tahun terjadi yakni banjir, dimana terjadi pendangkalan sungai, dan aliran sungai di hulu muaranya di Aceh Tamiang, begitu juga terkait rumah tidak layak huni yang masih banyak, walaupun memang tiap tahun ada bantuan dari Kementerian PU dan PR maupun juga dari pemerintah, namun karena jumlah yang sangat banyak sehingga masih kurang bantuan-bantuan tersebut. Maka dari itu kami sangat memohon dukungan dan perhatian dari Bapak Wali Nanggroe dalam hal ini,” ujar Mursil.
Terkait infrastruktur, Mursil juga melaporkan masih banyaknya ruas jalan yang belum terbangun, khususnya yang menghubungkan dengan beberapa kabupaten di wilayah hulu yaitu Gayo Lues dan Aceh Tengah. Ia juga menambahkan,terkait belum ada sarana irigasi untuk persawahan, sehingga menyulitkan petani sawah dalam bertani.
Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh bupati dan jajarannya.
Malik Mahmud mengatakan, tujuan kedatangannya ialah untuk mengetahui sejarah dari Aceh Tamiang yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, apakah ada konflik- konflik yang terjadi demikian dengan Sumatera Utara.
“Saya ingin mengumpulkan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi diwilayah perbatasan di Provinsi Aceh ini yang mana menjadi perhatian saya, sehingga setelah semua permasalahan terkumpul saya dapat menyampaikan kepada kementerian dan mencari penyelesaiannya bersama dan mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang baik. Seperti kalau di Aceh Singkil dan Subussalam selain permasalahan tanah kita yang diambil, banyak juga orang-orang di daerah Sumatera yang datang kesana yang awalnya dengan niat berbisnis sampai akhirnya membangun gereja-gereja. Ini menjadi permasalahan yang rumit karena masalah agama menjadi hal yang sangat sensitif. Ada juga masalah pulau-pulau kecil yang menurut sejarah adalah milik Aceh karena adanya makam-makam ulama Aceh dan tiba-tiba ada kabar yang beredar telah diklaim oleh Sumut,” terangnya.
Sedangkan terkait masalah perbatasan, Bupati Mursil mengatakan sejauh ini tidak ada tanah Aceh Tamiang yang melewati Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, Bupati Mursil meminta agar pintu gerbang perbatasan dapat direnovasi dan tata ulang seperti dipasang lampu agar terlihat jauh lebih indah.
“Diperbatasan juga ada pesantren atau dikenal dengan pesantren perbatasan yang mana banyak orang-orang dari langkat yang sekolah disitu jadi kalau bisa saya minta agar pesanteren itu dapat dibangun atau ditambah lagi,” pinta Bupati Mursil.
Terkait masalah pembangunan pintu perbatasan, DR. M. Rafiq selaku Stafsus Wali Nanggroe menjelaskan bahwa untuk gerbang perbatasan ia telah mengusulkan jauh hari konsep pembangunan gerbang perbatasan.
“Saya yang membuat draf untuk tata ruangnya, dan saya mendesign akan dibuat gate untuk para pengendara mulai dari kendaraan angkut barang maupun penumpang, ada pos untuk menyelesaikan administrasinya ada rest areanya namun hal tersebut tidak terwujud sampai sekarang. Tapi karena Bapak Bupati sudah menyinggung masalah ini maka nanti akan kita bicarakan lagi,” terangnya.
“Tentang perbatasan kami ingin menyelesaikan menyeluruh, semua poin nya terselesaikan, bapak presiden mengatakan sudah mengetahui masalah di Aceh. karena pertemuan sebelumnya dengan Menteri Dalam Negeri juga membicarakan masalah perbatasan. Maka dari itu, kami ingin tahu apakah ada permasalahan yang terjadi diperbatasan, apakah masyarakat merasa nyaman dan atau apakah ada permasalahan lahan yang diambil. Dan semua permasalahan ini nanti akan kita laporkan pada pertemuan nantinya dengan Presiden dan Menteri untuk mencari solusinya. Tentunya hasil dari pertemuan ini nantinya juga akan kami laporkan besok pada Gubernur dan Anggota DPR Sumatera Utara,” terang nya.
Terkait perbatasan, Bupati Mursil mengatakan sampai hari ini belum ada dalam sejarah lama maupun sekarang, terdapat masalah dengan Kabupaten Langkat, kecuali kemarin ada beberapa permasalah terkait kepemilikan Gua kapal. Namun setelah ada penandatanganan Kemendagri tentang batas daerah antara Aceh Tamiang dan Sumut serta kawasan Lauser sudah masuk ke Tamiang, sebelumnya juga ada penduduk yang masuk ke Sumut dan sudah masuk kembali ke Aceh Tamiang, akhirnya semua pihak sudah menerima keputusan tersebut.
Hadir dalam rapat tersebut, Unsur Forkopimda Aceh Tamiang, Kepala Dinas PU dan PR, Kepala Dinas Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Humas, Camat Seruway, Camat Rantau, Camat Kejuruan Muda, Camat Tenggulun dan beberapa tamu undangan lainnya.
