Wartawan :Zubir
BIREUEN|BEDAHNEWS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menyetujui dan menetapkan rancangan qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupatenn(APBK) Bireuen tahun 2020 menjadi qanun.
“Kita sangat mengharapkan dukungan seluruh stakeholder secara berkelanjutan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bireuen,” katanya Wakil Bupati Dr H Muzakkar A. Gani, SH, M.Si.
Untuk bidang pendidikan, Muzakkar menyebut Pemkab Bireuen fokus pada pembangunan pendidikan terpadu dengan memplotkan 20% dari seluruh anggaran APBK.
Selain itu, juga akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan sentra-sentra produksi guna peningkatan ekonomi rakyat. Seperti memperbaiki jalan, serta akses perekonomian dan menata pasar.
Pihaknya juga akan melaksanakan PP nomor 7 tahun 2019 tentang penghasilan perangkat gampong/desa, sehingga pendapatan aparatur gampong di kabupaten Bireuen bakal semakin baik.
Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar, S.Sos mengajak semua pihak untuk terus bersama-sama membangun daerah. Ia juga mengimbau seluruh OPD bekerja keras demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bireuen.
Rusyidi Mukhtar, S.Sos mengatakan, pihaknya bersama seluruh anggota dewan, akan memastikan bahwa program pemerintah tetap berjalan dan berlandaskan pada visi dan misi pemerintah Kabupaten Bireuen.
Hal itu diputuskan dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi yang terkait Raqan APBK Bireuen 2020 yang digelar Jumat (29/11) malam di gedung dewan setempat.
Dalam paripurna tersebut ditetapkan APBK Bireuen tahun 2020, Pendapatan sebesar Rp.2.081.478.830.000.
Selanjutnya anggaran belanja kabupaten Bireuen tahun anggaran 2020 secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp.2.078.978.830‘000, surplus/defisit sebesar Rp.2.500.000.000.
Jumlah pembiayaan netto sebesar Rp.2.500.000.000. Maka posisi keuangan kabupaten Bireuen tahun anggaran 2020 dalam posisi berimbang.
Sebelumnya, pada paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Bireuen Dr H Muzakkar A.Gani,SH,M.Si tersebut, ada sejumlah catatan strategis, rekomendasi dan saran dari gabungan komisi dan empat fraksi di DPRK Bireuen.
Rekomendasi tersebut diantaranya, seperti disampaikan penanggap dari fraksi Partai Aceh, Zulkarnaini yang mengharapkan prioritas putra daerah dalam penerimaan CPNS, memperhatikan tenaga honorer kategori 2, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Selain itu, juga pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, membangun tempat sandar perahu nelayan di Kuala Lhok Samalanga,” sebutnya.
Fraksi Juang Bersama mengusulkan membentuk pansus peningkatan PAD dan menata kembali aset daerah. Proses pelelangan dilakukan secara transparan dan profesional.
Hal lainnya perlu perhatian terhadap Bidan PTT, Pemkab juga diminta serius secara administrasi dan kinerja dalam pencapaian indikator untuk alokasi Dana Insentif Daerah (DID).
Pemkab Bireuen dalam melaksanakan pembangunan harus secara merata dan adil demi terciptanya pembangunan yang berimbang, terukur dan terintegrasi dalam memajukan Bireuen.
